MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Sejumlah lurah di wilayah kecamatan Tamalanrea, kota Makassar, mengeluhkan dana kelurahan yang hingga saat ini belum juga direalisasikan.
Padahal beberapa kegiatan utamanya penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan yang sudah dan sementara dilaksanakan, dibiayai secara mandiri oleh Lurah dan swadaya masyarakat.
Lurah Parangloe, Akbar Husain, mengatakan, dana kelurahan tahap pertama Rp50 juta diharapkan bisa segera terealisasi. Sebab beberapa kegiatan di tingkat kelurahan termasuk penanganan Covid-19 sudah dan sementara dilaksanakan. Namun Akbar mengaku harus merogoh kocek pribadinya dan “memutar otak” untuk biaya operasional kegiatan tersebut.
“Mampus kita kalau begini. Dana kelurahan belum juga cair cair, padahal sejak bulan Maret kami sudah bikin RAB dan mengusulkan ke kecamatan, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dana kelurahan cair,” kata Akbar Husain kepada ujungjari.com, Kamis (26/6).
“Bayangkan pak, sejak Januari, Februari sampai sekarang ini, tidak ada dana operasional posko Covid. Untuk makan minum petugas posko Covid saja kami susah, uang pribadiku mami keluar. Tapi sampai kapan saya harus pakai uang pribadi?,” Makanya kita berharap dana kelurahan bisa segera dicairkan,” harap Akbar Husain.
Mestinya, lanjut Akbar, pihak kecamatan yang proaktif untuk bagaimana caranya dana kelurahan bisa direalisasikan segera. Karena kami di kelurahan, sangat kewalahan.
“Camat kan sebagai KPA dana keluarahan, jadi dia harus yang bantu kami pencairan dana kelurahan. Apalagi menurut Plt Kepala BPKAD Makassar, dana kelurahan tahap pertama Rp50 juta, sudah bisa dimintakkan,” ketusnya.
“Camat yang lambat, tidak ada perhatiannya. Kasihan teman-teman Binmas, Babinsa dan semua tim petugas posko Covid di kelurahan, untuk makan minun posko saja tidak ada,” sambungnya.
Yang ada selama pandemi Covid-19, lanjut Akbar Husain, hanya APD seperti masker, dan cairan disinfektan. Itupun yang sampai di kelurahan hanya sebagian. “Iya pak, hanya APD ji dan cairan disinfektan yang ada, itupun hanya sebagian saja. Lantas dimana kami mau ambilkan honor petugas penyemprot disinfektan dan operasional posko?,” tutur Akbar Husain.
“Delapan kelurahan di Tamalanrea sama nasibnya. Cobameki tanya lurah lain, pasti begitu juga nasibnya,” tutupnya.
Beberapa lurah lainnya di Tamalanrea juga berharap dana kelurahan bisa segera dicairkan untuk membiayai kegiatan kelurahan. “Ya kita berharap tidak ada pemotongan dana kelurahan di kecamatan. Saya khawatir ada lagi oknum yang main-main dengan dana kelurahan,” kata salah satu lurah di kecamatan Tamalanrea yang tak ingin namanya disebut.
Sementara Camat Tamalanrea Kaharuddin Bakti yang dikonfirmasi terkait hal tersebut tak ingin menanggapi. Sama halnya dengan Sekcam Tamalanrea, Daud, ia enggan menanggapi terlalu jauh keluhan lurah Parangloe. “Tanyakan ke Ibu Yuli (Kasubag Keuangan Kecamatan Tamalanrea),” singkat Daud kepada ujungjari.com via Watshaap, Kamis kemarin. (drw)