ENREKANG, UJUNGJARI.COM –Pemerintah kabupaten Enrekang akan kehilangan alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dari sebesar Rp117 miliar per tahun untuk 112 desa se kabupaten Enrekang.
Jika Dana Desa (DD) tersebut akan dihapus seperti yang tertuang dalam Pasal 28 angka 8 Undang – undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020.
“Jika Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 ini berlaku nantinya,Enrekang akan kehilangan Dana Desa (DD) sebesar Rp 117 miliar nantinya,” kata Kepala Dinas.
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Enrekang, Zubedah Bando di Gedung DPRD Enrekang saat menghadiri undangan rapat kerja yang gelar Komisi I DPRD yang ketuai oleh Hawa dari Legislator Nasdem, Senin (13/07/2020).
Menurutnya, jika wacana tersebut penghapusan Dana Desa itu akan terilisasi nantiny, maka otomatis akan meguras ABPD sekian persen untuk pengalokasisn ke Desa-desa.
“Boleh dibyangkan kalau itu (DD) masuk di Enrekang akan digantikan APBD, berapa persen itu APBD dibawa ke Desa.
Undang-undang yang keluar ini sangat kontroversi,” katanya.
Ia mempertanyakan dengan adanya Covid-19 Undang-undang penghapusan Dana Desa (DD) tersebut akan berlakukan dengan alasan tentang kebijkan Keuangan Negara dan Stabiltas Sistim Keungan untuk penganan pandemi Covid-19.
“Kok tiba-tiba denagn adanya covid-19 ini keluar lagi UU No 2 tahun 2020 tentang penghapusan Dana Desa. Bagaiman dengan desa-desa yang Zona hijau seperti di Enrekang,” ujar Zubedah.
Pada kesempatan yang sama,Ketua Komisi I DPRD setempat, Hawa mengaku Dana Desa tersebut yang kucurkan pemerintah Pusat setiap tahunya sudah dirasakan manfaat oleh masyarakat, terutama infrastruktur.
“Kami perwakilan masyarakat perlu kita ketahui bahwa Dana Desa ini sudah rasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa terutama daerah daerah terpencil di Kabupaten Enrekang,” ujar Hawa. (Suka)