TAKALAR, UJUNGJARI-Jelang pelaksanaan sidang rakyat (hak interplasi) DPRD Takalar terhadap serangkaian kebijakan Bupati dan wakil Bupati Takalar, Syamsari Kitta – Achmad Se’ re, yang dianggap tidak prosedural
DPRD Takalar juga telah melakukan persiapan siapan untuk berhadapan dengan Bupati Takalar guna mempertanyakan penyebab gaduhnya jalannya pemerintahan tersebut.
Selain telah mengumpulkan data dan dokumen yang dinilai tidak sesuai aturan, seperti mengabaikan rekomendasi KASN, molornya pelaksanaan pilkades serentak selama tiga kali penganggaran, dugaan penyelewengan anggaran penanganan covid – 19 serta buruknya tata kelola penggunaan APBD Takalar.
” Materi pertanyaan sudah lengkap dan siap didorong kerapat paripurna hak interplasi, kami tinggal menjadwal agenda sidang rakyat ini, dan Insa Allah, dalam waktu dekat sidang hak interplasi akan berlangsung,” Kata Ketua fraksi Takalar Hebat, H Andi Noer Zaelan, Selasa (29/9/2020).
Guna mengamankan jalannya sidang hak interplasi tersebut, DPRD Takalar, khususnya anggota Dewan yang menyetujui hak interplasi juga telah berkoordinasi dengan Forkopimdo untuk meminta pengamanan.
” TNI, Polri, Kodim dan Kejaksaan telah kami datangi untuk membantu DPRD Takalar mengamankan jalannya hak interplasi, karena tidak menutup kemungkinan Rakyat Takalar akan hadir menyaksikan jalannya sidang rakyat ini,” Kata H Nurdin HS, Ketua Komisi I DPRD Takalar.
Bergulirnya sidang rakyat terhadap Bupati Takalar (Hak Interplasi) dukungan dari luar parlemen terus mengalir, mulai dari penggiat LSM hingga mantan aktivis dan sejumlah mantan pekerja wakil rakyat didaerah ini. (Ari Irawan)