TAKALAR, UJUNGJARI.COM — Pimpinan rapat paripurna hak interplasi yang digelar mulai jam 01. 00 hingga jam sore tadi, akhirnya diskorsing, karena masih ada agenda lanjutan yang akan dilaksanakan oleh anggota DPRD Takalar dalam hal ini anggota Dewan pengusul hak interpelasi.
Dalam rapat tersebut, Plh Sekda, Rahmansyah Lantara selaku perwakilan Bupati Takalar nampak kewalahan menjawab rentetan pertanyaan dari anggota DPRD Takalar.
Selain tidak mampu menterjemahkan pertanyaan para Legislator yang berjumlah kurang lebih 20 anggota Dewan secara mendeteil, karena minimnya kesempatan menjawab. Jawaban Rahmansyah Lantara juga dinilai tidak mengandung nilai-nilai kejujuran.
“Jawaban perwakilan Bupati Takalar tidak memuaskan karena lebih banyak bohongnya, olehnya itu kami skorsing untuk kedua kalinya ini rapat paripurna dengan agenda sidang hak interpelasi,” Kata Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya, Jumat (2/10/2020).
Dalam rapat tersebut, selain soal bantuan sapi yang menjadi pertanyaan mayoritas anggota Dewan, persoalan lainnya juga mencuat seperti tidak ditindak lanjutinya rekomendasi KASN, molornya pilkades serentak secara berkali kali, penggunaan anggaran covid 19 juga terus mengemuka dalam rapat tersebut, termasuk amburadulnya tata kelola keuangan dan terjadinya mutasi, demosi yang serampangan.
Suasana rapat paripurna hak interpelasi semakin memanas setelah anggota Fraksi Takalar Hebat (FTH) mengusulkan rapat hak interpelasi ditingkatkan ke rapat paripurna hak angket.
“Kami usulkan kita melakukan penyelidikan atas seluruh kebijakan Bupati yang serampangan melalui.hak angket, kejanggalan demi.kejanggalan dalam tubuh pemerintahan Bupati Takalar sangat vulgar,” urai H Nurdin HS, yang juga ketua Komisi 1 DPRD Takalar. (Ari Irawan)