MAKASSAR, UJUNGJARI–Mahalnya biaya pilkada tanpa disertai kontrol demokrasi yang sehat menjadi pemicu timbulnya bentuk pemerintahan yang oligarki.
“Meski di permukaan sistem politik kita baik baik saja, namun faktanya biaya politik yang sangat mahal telah merubah kekuasaan yang menjadikan suara rakyat menjadi milik sekelompok orang, bukan lagi suara rakyat suara Tuhan,” kata Fajirurahman, Dosen Fakultas Hukum Unhas saat menjadi pemateri di Diskusi Publik di Warkop Megazone, Sabtu (13/4/2021) siang.
Diskusi Publik yang mengusung Tema Menyelidik Praktik Fee Oligarki dalam Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan diselenggarakan Garda Tipikor Unhas. Selain Fajirurahman, hadir pula sebagai pemateri Koordinator Fokal NGO, Djusman AR..
Djusman AR menegaskan, biaya pilkada yang mahal membuat calaon penguasa terkendala biaya politik. Salah satu cara yang ditempuh untuk memuluskan *syahwat kekuasaan” itu adalah dengan meminta bantuan serta dukungan dari peran dari para cukong.
“Nah, cukong politik inilah yang akan menjadi gurita ketika calonnya terpilih. Mereka berada di belakang layar dan menjadi penentu siapa saja pelaksana proyek dalam pemerintahan,” tegas Djusman.
Pria yang dikenal getol dalam mengawal pemberantasan korupsi di Sulsel ini menegaskan, memberantas korupsi baginya adalah ibadah. Dan itu akan terus dia lakukan secara konsisten.
“Memberantas korupsi bukan hanya konsekuensi hidup di negara hukum, bukan hanya amanah undang undang tapi juga pertintah agama karena tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi, termasuk melakukan pembiaran apalagi turut menikmati. Jadi memberantas korupsi adalah ibadah sebagai wujud peranserta yang dijamin konstitusi. Dalam keyakinan saya dikenal amar maruf nahi munkar, kalau saya belum bisa maksimal di amar marufnya, minimal saya bergerak di nahi munkarnya,” tegas Djusman.
Djusman juga berharap agar KPK segera menangkap para cukong politik yang menjadi gurita proyek di daerah daerah, khususnya di Sulsel. (*)