MAKASSAR, UJUNGJARI–Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK) akhirnya mengantongi data sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel yang terindikasi dugaan korupsi serta monopoli.
“Datanya sudah kami kantongi. Kami sudah meminta agar GNPK Sulsel proaktif segera merekap data tersebut dan segera membawanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Wakil Ketua Umum DPN GNPK Pusat, Ramzah Thabraman saat ditemui di Cafe Bau Mangga, Jumat (26/3/2021) siang.
Ramzah menegaskan, sejumlah modus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulsel diduga dilakukan oleh oknum rekanan yang memiliki kontribusi besar dalam kemenangan kepala daerah di Pilkada langsung. Mereka ini, kata Ramzah, diduga memonopoli proyek secara besar dan tidak sedikit yang mengabaikan kualitas pekerjaan. Akibatnya, kontraktor lokal kian tertindas, serta kualitas pekerjaan banyak yang tidak sesuai dengan bestek.
Para oknum pengusaha yang memonopoli proyek ini, kata Ramzah, hanya segelintir orang. Mereka diduga ikut andil merekayasa tender dengan menggunakaan sejumlah perusahaan untuk bersaing. Padahal, mereka yang ada dibalik perusahaan yang dimenangkan.
“Kami sudah identifikasi nama mereka dan proyek proyek yang mereka kerjakan. Bukan hanya di Sulsel, di Sulawesi Tenggara nama pengusaha ini juga sebut banyak memonoploi proyek. GNPK akan serahkan data ke KPK terkait oknum pengusaha Sulsel ini,” tegas Ramzah.
“Ongkos politik yang besar dalam pilkada langsung telah membuat para calon kepala daerah meminta bantuan pendanaan dari oknum pengusaha. Nah, jika calon ini menang maka sang oknum pengusaha meminta kompensasi pekerjaan proyek yang sangat besar,” kata Ramzah, menimpali.
Lebih jauh Ramzah menguraikan, sudah saatnya masnyarat Sulsel terbebas dari korupsi dan menikmati kualitas proyek infrastruktur yang berkualitas.
“Rekanan lokal sudah saatnya berdaya. Selama ini mereka terpuruk karena dominasi rekanan besar yang menjadi cukong politik,” tandasnya. (*)