ikut bergabung

LSM SOROT Laporkan Proyek RS Pratama Pangkep ke Kejati

Hukum

LSM SOROT Laporkan Proyek RS Pratama Pangkep ke Kejati

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Ketua LSM Sorot Amir Madeaming melaporkan pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama Pangkep, ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jumat (15/10).

Pembangunan rumah sakit tersebut  terletak di desa Batara kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkep.

RS Pratama diduga sudah menyedot APBD puluhan miliar, namun beberapa item bangunan dari proyek ini belum diselesaikan.

Proyek ini dinilai LSM Sorot mangkrak dan beberapa diantaranya terbilang mahal, kata Ketua LSM Sorot Amir Madeaming saat dihubungi.

Berdasarkan hasil investigasi LSM Sorot, ada beberapa hal yang patut dipertanyakan dari berbagai item penggunaan anggaran untuk proyek yang didanai dari APBN dan APBD sejak 2016 ini.

Rumah Sakit Pratama merupakan milik pemerintah daerah yang dibangun dengan APBN dan APBD itu sudah diresmikan pada  2018 lalu.

Ketua LSM Sorot Sulsel Amir Madeamin mengatakan ada beberapa bangunan di dalam kompleks Rumah sakit Pratama tipe D itu tidak selesai dan diduga telah menyedot anggaran besar.

“Berdasarkan perkiraan sementara kami. Sumber dana dari APBN yang dipakai berkisar Rp 34 milyar lebih dan APBD sekitar Rp 10 milyar lebih. Proyek ini sangat berpotensi terjadi korupsi, sebab kata dia banyak bangunan didalamnya tidak selesai ,” kata Amir.

LSM Sorot sendiri, kata Amir, pihaknya akan melaporkan permasalahan proyek ini ke Kejati Sulsel.

“Insya Allah hari ini, kami siap melaporkan proyek yang diduga mangkrak ini ke Kejaksaan Tinggi Sulsel,” ujarnya.

Amir juga menjelaskan jika dari hasil penelusuran yang dilakukan dari proyek ini, diperkirakan telah menghabiskan APBN hingga puluhan milliar.

Bahkan RS Pratama tipe D ini pada 2018 lalu kembali menerima kucuran DAK Rp 2,8 milyar untuk kelanjutan pembangunan tahap ke III dengan pelaksana CV Putra Sahabat,” bebernya

Keanehan lain dari proyek ini lanjut Amir, ada penimbunan yang dianggarkan 2019 sekitar Rp 1,9 milliar, namun tidak diketahui  dimana lokasinya. Padahal dalam rencana penimbunan lokasi rumah sakit Pratama.

Begitu pula dengan anggaran pembangunan IPAL senilai Rp 1,4 milliar. Pada sarana IPAL hanya mengadakan satu buah tangki. Sarana pengelolaan limbah RS Pratama dinilai sangat mahal.

Laporan kasus ini sudah diserahkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sorot Indonesia Sulsel, Amir Madeaming. Laporan tersebut disaksikan Kasi Penkum Kejati Sulsel, Idil.

Kandidat Doktor Hukum Pidana ini mengatakan, proyek itu dilaporkan setelah dilakukan investigasi, pada 13 Oktober 2021 lalu. Menurutnya beberapa bagian dari  proyek itu diduga mangkrak atau terbengkalai selama empat tahun. Mulai 2016 hingga 2020.

Besaran anggaran dari proyek ini mencapai puluhan milyar. Pada 2016 sudah dianggarkan Rp 34 miliar dan 2017 hingga 2020 sekitar Rp 6,5 miliar.

Sebagian dana proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Pangkep, sehingga dana  yang telah digunakan diperkirakan berjumlah Rp 40 miliar lebih.

Amir menjelaskan pada 2017 dan 2018 pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Kesehatan menganggarkan anggaran tambahan sebesar Rp 2,8 miliar.

“Selanjutnya pada tahun anggran 2019,  pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Kesehatan daerah kembali menganggarkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,9 miliar lebih untuk penimbunan bangunan tambahan rumah sakit, ” ucap Amir

Begitu pula pada 2020 Pemkab Pangkep melalui Dinas Kesehatan kembali lagi mengajukan anggaran tambahan untuk pembangunan IPAL rumah sakit sebesar Rp 1,5 miliar.

Kucuran anggaran tidak berhenti sampai pada pembangunan proyek IPAL dari RS Pratama ini. Pada 2021 pemerintah daerah setempat masih menambahkan anggaran untuk pembangunan sebagian gedung dan pembangunan pagar yang juga anggarannya mencapai miliaran rupiah, ” pungkas  calon Doktor Ilmu Hukum ini.

Sementara Kasi Penkum Kejati Sulsel, Idil yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dari LSM Sorot. Idil menyatakan, laporan ini akan diteruskan ke pimpinan.

“Kami sudah menerima laporan itu. Selanjutnya akan diteruskan ke pimpinan. Setelah itu kita tinggal tunggu petunjuk dari pimpinan, ” ujar Idil. (*)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top