Site icon Ujung Jari

Jelang Pembebasan Lahan Kereta Api, Mafiah Tanah Mulai Bergerak

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Awal tahun 2022, pemerintah bakal  melanjutkan membebaskan ratusan hektar lahan untuk jalur kereta api di wilayah kota Makassar.

Seiring dengan rencana itu, tidak sedikit “mafia tanah” kolaborasi oknum pengusaha (Penyandang dana) untuk mencari tanah atau lahan warga yang terkena jalur kereta api, untuk kemudian diusulkan dan dibebaskan oleh pemerintah.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, sejumlah pengusaha melalui cukong cukong mereka, turun ke lapangan mencari pemilik lahan warga yang terkena jalur kereta api.

Bahkan mereka dapat bocoran data dan gambar jalur kereta api yang dilalui. Sehingga mereka lebih gampang mencari lokasi dan pemilik lahan.

Ada beberapa titik wilayah di kota Makassar yang terkena imbas dari pembebasan jalur kereta api, diantaranya adalah kelurahan Sudiang, Bulurokeng, Untia, Bira, dan Parangloe. Sebagian besar di wilayah pesisir.

Haeruddin (49) salah satu pemilik lahan di Sudiang mengkau, sudah ada tiga orang yang datang menawarkan ingin membeli tanah miliknya. Namun ia menolak dengan alasan harga sangat murah.

“Terus terang pak, satu bulan ini sudah ada tiga orang yang datang ke rumah mau beli tanahnya bapakku. Tapi saya tolak, murah sekali mau na belikan. Lebih baik saya kasih pemerintah untuk dibebaskan jalur kereta api. Lokasi ku itu jelas masuk jalur kereta api,” kata Haeruddin kepada media ini.

“Yang datang terakhir pakai mobil Alpart, dan saya baru lihat orangnya. Mereka empat orang, berbadan tegap,” ujarnya.

Senada dengan Haeruddin, Sitti Rabina ahli waris yang tinggal di Pattene Sudiang, menuturkan, sudah ada beberapa orang yang sudah datang ke rumahnya. Mereka minta membeli tanah kami yang masuk dalam jalur kereta api.

“Tanah saya sebagian sudah dibebaskan PIP. Tinggal tersisah sebagian, na lokasi itumi yang mereka minta untuk beli. Tapi kami tolak, murah sekali mau na belikan,” kata Sitti Rabina.

“Bahkan saya dijanji dibayar kes, kalau memang setuju harga. Ini modus, mereka beli murah dari warga, baru mereka dibayar mahal oleh pemerintah,” ujarnya. (**)

Exit mobile version