MAKASSAR, UJUNGARI.COM — Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) jangan hanya sekedar seremoni belaka, apalagi hanya sebatas kewajiban melaksanakan rutinitas musyawarah tahunan bersama pemangku kepentingan.
Hal itu diungkapkan, Wahyuddin, SH (49) warga BTP kelurahan Buntusu, kecamatan Tamalanrea yang hadir dalam acara Musrenbang tingkat kecamatan Tamalanrea 2022, di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (3/2/2022).
Menurut Wahyuddin, dari pengalaman tahun tahun sebelumnya, kegiatan Musrenbang hanya sebuah iming-iming kepada masyarakat. Sebab, tidak sedikit usulan prioritas warga yang diusulkan dalam musrenbang tidak terealisasi.
“Saya melihat Musrenbang hanya seremoni dan sekedar pertemuan tahunan para pemangku kepentingan. Hanya seremoni, kegiatan ini hanya memenuhi kewajiban pemerintah menjalankan kegiatan Musrenbang. Padahal, kegiatan Musrenbang sangat strategis karena murni usulan masyarakat bawah,” kata Wahyuddin.
“Buktinya, beberapa usulan khususnya infrastruktur dari sepuluh tahun lalu hingga sekarang belum juga direalisasikan. Padahal usulan itu masuk dalam skalaprioritas,” pungkasnya.
“Iya, di BTP ada sekitar 70 persen usulan prioritas warga tidak dilaksanakan, bahkan usulan sejak sepuluh tahun lalu belum juga dikerjakan. Yang mengherankan lagi, justru banyak usulan warga hilang dan diduga dialihkan ke wilayah lain. Jadi kami berharap usulan Musrenbang tahun ini bisa terealisasi dan tepat, sehingg bisa memenuhi harapan masyarakat,” kata Wahyuddin kepada ujungjari.com, Kamis (3/2).
Ia pun berharap kepada para pengurus LPM, agar serius mengawal usulan warga melalui Musrenbang ini. Sebab, usulan warga via Musrenbang adalah murni dari bawah, dan tentu apa yang diusulkan itu sudah dibahas ditingkat RT RW dan kelurahan.
“Tolong LPM kawal baik-baik aspirasi warga. Disnimi dilihat peran LPM,” cetusnya.
• Anggota Dewan Jangan Mengutak Atik Usulan Warga
Ditemui terpisah, Muh Rani (55) warga kelurahan Kapasa, juga berharap kegiatan Musrenbang ini bukan sekedar mejalankan musyawarah tahunan. Tapi kegiatan Musrenbang ini harus menjadi perhatian dan pedoman pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan masyarakat secara adail dan merata.
“Saya sedikit pesimis dengan kegiatan Musrenbang. Karena hampir semua usulan warga dalam forum resmi itu, hanya sepuluh persen saja yang terserap. Masalahnya disini adalah terlalu banyak intevensi dewan,” kata Muh Rani.
“Kami menduga banyak usulan warga hilang dan beralih ke tempat lain, karena ulah oknum anggota dewan yang kerap mengintervensi mengutak atik usulan warga hasil Musrenbang. Seperti pekerjaan paving blok dan drainase, yang seharunya dikerjakan di kelurahan Kapasa misalnya. Kenapa justru hilang dan digeser ke kelurahan lain. Jangan juga mentang-mentang kurang suaramu saat Pilcaleg dulu, lalu mau mengalihkan kegiatan/usulan Musrenbang begitu saja,” ketusnya.
“Ini masalah pak, tolong anggota Dewan khususnya dapil 3 kecamatan Biringkanaya-Tamalanrea, jangan diganggu usulan warga di Musrenbang,” pungkasnya. (drw)