MAKASSAR, UJUNGJARI.COM –Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Se Sulampua.
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian sekaligus Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat Bapak Iskandar Simorangkir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Causa Iman Karana, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar Bakhtiar AS.
Pertemuan tersebut dipandu moderator Since Erna Lamba, yang juga Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada kesempatan itu menyampaikan Rakorwil TPID sangat strategis karena dihadiri oleh seluruh TPID di tingkat Provinsi di Sulampua untuk membahas sejumlah agenda, khususnya terkait ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi daerah.
Dia mengatakan TPID harus melaksanakan fungsi dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan baik di tingkat produsen maupun pada konsumen, dan pendistribusian pangan agar inflasi dapat terkendali, termasuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
Selain itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan maka penting suatu daerah yang surplus dan yang defisit bersinergi dan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Sulampua.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan bahwa di awal tahun 2022, inflasi di wilayah Sulampua relatif terkendali pada level 2,32% (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi Nasional (3+-1%, yoy).
Inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan, dan memasuki April akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN.
Komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaraya adalah cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir dan daging ayam ras.
Dalam upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan KAD antara lain tersedianya data surplus/defisit rutin, analisis komoditas inflasi, feasibility dari sisi biaya dan logistik serta keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki Pemerintah.
Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar mengatakan, dalam mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) BULOG dapat berperan terutama Kerjasama Antar Daerah di bidang pangan khususnya beras karena sebagai sentra produksi beras/gabah terbesar di luar pulau Jawa sehingga menjadi salah satu penyangga ketahanan stok nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. (**)