BARRU, UJUNGJARI.COM — Kelangkaan minyak goreng disejumlah tempat disoroti Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Barru Syamsu Rijal.
Kader PDIP ini menilai struktur pasar cenderung tidak sehat. Imbasnya distribusi minyak goreng curah menjadi tidak jelas.
Syamsu Rijal mengatakan hal itu diruang kerja Fraksi PDIP DPRD Barru, usai Konsultasi ke Dinas Perindustrian Pemprov Sulsel, Selasa (26/4).
“Kalau kami bisa katakan struktur pasar itu cenderung tidak sehat. Alur distribusinya menjadi tidak jelas. Siapa distributor siapa agen. Kemudian distribusinya kemana. Apakah sampai kepenerima manfaat atau ada lagi pialang-pialang ditengahnya,” kata Syamsu.
Komisi II DPRD ini melakukan konsultasi dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian Pemprov Sulsel. Dari konsultasi ini diharapkan bisa melakukan komunikasi dan kordinasi dengan Pemkab/kota untuk mengatur struktur pasar.
Kondisi ini kemudian menjadi polemik hingga ikut berpengaruh terhadap distribusi sampai ke daerah, khususnya di Barru sepertinya ada pembiaran, meski diakui bukan berarti pemerintah tidak menangani.
Syamsu Rijal mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM tapi disisi lain Dinas ini juga tidak bisa berdaya karena memang pasokan yang kurang.
Diakui, kondisi minyak goreng curah perhari ini dipasar-pasar tradisional disamping langkah juga mahal. Bahkan kemasannya saja diduga direkayasa.
“Bayangkan harga untuk 1/4 liter sampai lima ribuan. Artinya apa, jika 1/4 liter itu dikonversi keliter maka harganya menjadi Rp20 ribu perliter,” ujarnya.
“Nah kondisi ini sudah kami komunikasikan dengan Pihak Dinas Perindustrian Provinsi untuk mengambil sikap tegas bagaimana memerangi dan mengatur struktur pasar dan alur distribusi yang sehat,” terang Rijal sembari berharap subsidi pemerintah betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Udi)