Pj Gubernur Sulsel Kagumi Kepemimpinan Bupati Barru

BARRU, UJUNGJARI— Pemerintah Kabupaten Barru dibawah kepemimpinan Suardi Saleh terus memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan Program Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M. Si di kabupaten Barru.

Hal ini diungkapkan Bupati Barru saat menerima kunjungan Penjabat Gubernur Sulsel bersama rombongan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di Baruga Singkerru Adae, Sabtu(6/1/2023) malam.

Saat mengawali sambutannya, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku kagum dengan paparan yang disampaikan Bupati Barru yang berbicara secara kongkret disertai angka-angka.

Pj Gubernur secara gamblang mengemukakan hal itu saat mengawali sambutannya dalam kunjungan silaturahimnya dengan Pemda, DPRD, Forkopimda, KPU, Bawaslu, Unsur Perbankan, Camat, Kepala Desa dan Lurah di Baruga Singkerru Adae Rujab Bupati, Sabtu 6/1/2024 malam.

“Terus terang saya kagum dengan pemaparan Bupati yang disertai data angka-angka,Ini kongkret bukan narasi saja dan menunjukkan kualitas terbaik dalam kepemimpinan (bupati) sehingga pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Barru luas biasa percapaiannya,saya baru ketemu Bupati seperti ini,” ucap Pj. Gubernur melontarkan pujian ke Suardi yang disambut dengan aplaus.

Tidak hanya sampai disitu pujian yang dilontarkan, pria kelahiran Bone Sulsel ini mengatakan Bupati Barru dalam kepemimpinannya memegang teguh falsafah dan pesan-pesan leluhur, khususnya Bugis Makassar.

Diuraikan ada tiga jenis perintah dalam jabatan diantaranya, Riparentai sibawa cenning ati, Riparentai sibawa siri’ dan Riparentai sibawa tau’ artinya diperintah dengan ketulusan hati, diperintah dengan mengingat harga diri dan diperintah dengan ketaatan kepada Allah SWT dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Ketiga-tiganya sempurna beliau (Bupati) lakukan,” ujar Bahtiar sembari meminta falsafah Bugis makassar itu dipegang teguh dan dilestarikan.

Dibagian lain sambutannya,Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI ini mengharapkan kolaborasi semua stakeholder dalam rangka menghadirkan kesejahteraan didaerah ini.

“Kita sadar lanjutnya, mengelola daerah yang luas itu tidak mampu diurus dengan APBD saja dan bukan hanya otoritas kita yang beroperasi didaerah ini,ada otoritas negara baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk otoritas jasa keuangan (OJK) yang beroperasi pada wilayah yang sama dan juga ada mandat dari konstitusi dan diberi tugas oleh negara untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, kebaikan dan kemaslahatan sehingga semua harus bersinergi,” urainya.

Laman: 1 2