MAKASSAR, UJUNGJARI– Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp5 miliar untuk pembangunan 2 kantor kelurahan.
Berdasarkan data yang dihimpun di LPSE Kota Makassar, masing-masing Rp1,9 miliar untuk Kantor Lurah Buakana Kecamatan Rappocini. Pembangunan Kantor Lurah Kunjung Mae Rp3,01 miliar Kecamatan Mariso.
Kondisi yang memprihatinkan membuat kedua kantor lurah ini butuh peremajaan. Selain dalam kondisi rusak berat, ada juga yang terpaksa harus menyewa tempat untuk bisa berkantor.
“Kantor Lurah Buakana itu sudah kita tender kemarin, bisa di cek di LPSE, kalau Kunjung Mae belum, nantilah,” kata Kepala Bidang Bangunan Pemerintah Dinas PU Hajar Aswad.
Hajar Aswad mengungkapkan desain kantor lurah terinspirasi dari penutup kepala ciri khas Makassar yang disebut patonro. Berdasarkan rancangan atau desain, kedua kantor lurah tersebut akan dibangun tiga lantai.
Lantai pertama akan digunakan sebagai tempat pelayanan, lantai dua untuk ruang kerja pegawai kelurahan, sementara lantai tiga akan digunakan sebagai ruang pertemuan.
Lebih lanjut, nantinya, tembok bagian depan kantor lurah akan dipasangi videotron yang akan menampilkan video-video terkait layanan masyarakat serta sosialisasi program-program Pemkot Makassar.
Selain itu, kedua kantor lurah tersebut juga akan dipasangi solar cell atau pembangkit listrik menggunakan tenaga matahari. Jadi, selain mengandalkan listrik dari PLN, peralatan elektronik di kantor lurah juga bisa dengan solar cell.
“Nanti sistemnya hybrid. Bisa pakai listrik PLN, bisa juga dari solar cell. Kita juga sudah pasang di Kantor Lurah Tompo Balang sebagai percontohan,” jelasnya. (rhm)
3 Juni 2024
Telan Anggaran Rp6 Miliar, Dinas PU Genjot Lelang Rehabilitasi Kantor
MAKASSAR, BKM – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar kembali mengalokasikan anggaran untuk tahap dua rehabilitasi kantor yang berlokasi di Kompleks Gabungan Dinas.
Menelan anggaran kurang lebih Rp7,9 miliar, rehabilitasi bangunan Kantor Dinas PU adalah upaya untuk peningkatan kualitas layanan ke masyarakat.
Untuk tahap pertama, Dinas PU Makassar telah menganggarkan Rp1,9 miliar untuk lantai satu. Sedangkan tahap dua dianggarkan sebesar Rp6 miliar di APBD 2024.
“Tahap dua tahun ini kita kerjakan untuk bagian interior. Masih proses, belum tayang di LPSE,” singkat Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintahan Hajar Aswad.
Dia menyampaikan bahwa kantor Dinas PU butuh peremajaan mengingat bangunannya sudah puluhan tahun tak direnovasi.
“Jadi Rp 6 miliar ini untuk interior, elektrikal, dan lantai. Termasuk membangun kamar mandi untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan layanan inklusif kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain memberikan tampilan yang jauh lebih baik dan nyaman, rehabilitasi ini juga untuk menghadirkan ruang satu data dengan sistem digital. Kantor Dinas PU Makassar juga akan memiliki ruang database, dan bisa mendapatkan semua data tentang Pekerjaan Umum.
Hajar menambahkan, selain kantor Dinas PU, pihaknya juga menggenjot beberapa proyek lainnya yang melekat di PU. Seperti, revitalisasi Kantor Balai Kota Makassar, pembangunan Makassar Government Center (MGC), dan dua kantor kelurahan. (rhm)