TAKALAR, UJUNGJARI – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar, Asrullah, angkat bicara menanggapi isu dugaan markup anggaran pada pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) versi terbaru 2.0.7 yang digelar di Hotel Almadera, Makassar.
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (25/7/2025), Asrullah menepis tudingan tersebut dan menegaskan bahwa pelatihan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) itu sudah sesuai aturan yang berlaku.
“Perlu kami luruskan, tidak benar ada penunjukan langsung dari Dinas Sosial dan PMD. Pelatihan ini merupakan hasil kesepakatan bersama teman-teman Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dari tiap kecamatan. Karena tidak semua kecamatan memiliki BKAD, maka kami di PPDI yang memfasilitasi,” jelas Asrullah.
Ia juga menegaskan, pelaksanaan kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Panitia dibentuk dengan melibatkan unsur dari tiap kecamatan untuk memastikan transparansi dan partisipasi.
Terkait dengan anggaran Rp5 juta yang sempat disorot, Asrullah menjelaskan bahwa dana tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk pelatihan. “Dana itu juga mencakup pengaktifan server aplikasi yang sudah berbasis online,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini hanya dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum sepenuhnya menggunakan sistem online Siskuedes, dan hal ini menjadi keprihatinan bersama. Menurutnya, pembaruan versi aplikasi adalah keharusan teknis yang rutin dilakukan.
“Tahun ini saja, Siskuedes sudah dua kali diperbarui ke versi 2.0.7. Kami dorong agar sistem ini segera aktif dijalankan secara online di Takalar,” kata Asrullah.
Untuk mendukung implementasi ini, kata dia, PPDI menggandeng pihak ketiga yang bertugas mengelola sekaligus memelihara server. “Mereka akan mendampingi langsung desa jika ada kendala jaringan. Sementara PPDI bertugas menunjuk admin di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendukung teknis di lapangan,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, PPDI berharap publik tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan, dan fokus pada tujuan utama kegiatan, mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan berbasis digital.