Site icon Ujung Jari

620 Pelamar Incar Posisi Direksi BUMD di Makassar

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Posisi direksi dan dewan pengawas (dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar ternyata sangat menarik minat banyak orang.

Ratusan pelamar mengincar posisi atau jabatan itu. Mereka berasal dari berbagai latar belakang.

Salah seorang tim seleksi (timsel) BUMD Makassar, Andi Hudly Huduri mengatakan per hari Rabu (20/8), sudah ada 620 orang yang membuat akun untuk mendaftar sebagai calon direksi.

Angka itu dipastikan akan terus bertambah karena pembukaan pendaftaran masih terbuka hingga lima hari ke depan.

“Jadi per hari ini (Rabu kemarin), jumlah pendaftar sudah mencapai 620 orang. Pendaftaran akan dibuka hingga 25 Agustus mendatang,” ungkap Hudly.

Namun, lanjut dia, dari 620 orang tersebut, baru 10 orang yang melengkapi berkas sesuai yang dipersyaratkan.

“Baru 10 orang yang melengkapi berkas atau dokumennya. Yang lain masih sebatas membuat akun pendaftaran,” beber Hudly.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Perekonomian yang juga panitia seleksi (pansel) lelang direksi BUMD, Muhammad Amri menjelaskan persyaratan yang ditetapkan bagi para pelamar merujuk pada peraturan perundang-undangan, yakni PP 54 tahun 2017.

Dia melanjutkan, proses seleksi dijalankan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (Tim UKK) yang dipimpin oleh akademisi senior, Prof. Dr. Aswanto, juga empat orang lainya.

Dia melanjutkan, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara digital melalui platform yang disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Calon peserta cukup membuat akun dan mendaftar menggunakan NIK atau KTP melalui laman resmi yang sudah kami siapkan,” jelas Amri, kemarin.

Bagi peminat, setelah membuat akun, pendaftar lewat website seleksi-bumd.makassarkota.go.id dapat memilih posisi yang dilamar, baik Direksi maupun Dewas.

Sistem akan otomatis menampilkan dokumen persyaratan dan format riwayat hidup yang harus diunggah.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat, diwajibkan melampirkan surat persetujuan dari Wali Kota Makassar, swlaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Jika selesai penutupan pendaftaran, Tim UKK akan melakukan verifikasi administrasi,” jelasnya.

“Bagi caon direksi mendafyarakan diri, langsung lewat seleksi-bumd.makassarkota.go.id,” tambah dia.

Seleksi ini menjadi langkah Pemkot Makassar untuk menjaring pimpinan BUMD yang profesional, transparan, dan berintegritas, guna memperkuat kinerja serta kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.

“Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka, memisahkan antara peserta yang lolos dan tidak lolos ke tahap berikutnya,” tambah dia.

Tahapan selanjutnya mencakup uji kelayakan dan kepatutan, yang meliputi tes psikologi, penulisan makalah, presentasi, serta penilaian makalah. Proses ini berada di bawah koordinasi Tim UKK yang beranggotakan lima orang.

Pemerintah Kota Makassar menetapkan daftar persyaratan lengkap bagi peserta yang ingin mengikuti seleksi Anggota Dewan Pengawas (Dewas) atau Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2025.

Peserta juga diminta menandatangani pernyataan bahwa seluruh dokumen yang dilampirkan adalah asli dan benar. Jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai, panitia berhak membatalkan keikutsertaan atau kelulusan peserta.

Seleksi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk menjaring figur Dewas dan Komisaris BUMD yang profesional, memiliki integritas, dan memenuhi seluruh kualifikasi administrasi maupun kompetensi.

Mengetahui cukup banyak yang mengincar posisi direksi dan dewas BUMD, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan cukup antusias karena ternyata posisi yang dibuka di BUMD sangat menarik.

“Banyak juga orang yang mungkin mau mengabdi. Mau ikut berkompetisi untuk memperbaiki (BUMD). Menurut saya ini hal yang sangat baik. Semoga orang terbaiklah yang bisa terpilih,” singkat lelaki yang akrab disapa Appi saat ditemui kemarin.

Adapun BUMD yang membuka lelangdiantaranya Perumda Air Minum (PDAM), PD Parkir Makassar Raya, PD Pasar Makassar Raya, PD Terminal, dan Badan Perkreditan Rakyat (BPR). (rhm)

Exit mobile version