MALILI,UJUNGJARI.COM–Pemerintah kabupaten Luwu Timur diminta memberi perhatian terhadap upah jasa 208 honerer yang gagal dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Luwu Timur dalam pandangan akhirnya terhadap perubahan APBD Luwu Timur 2025.
“Kami dari Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk mengakomodir 208 orang upah jasa tersebut menjadi PPPK paruh waktu, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah,” harap juru bicara Fraksi Partai Golkar, Aripin
Arifin menambahkan tenaga honore memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat di Luwu Timur.
Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli yang hadir dalam rapat paripurna mengapresiasi seluruh saran dan masukan fraksi. Bahri mengatakan pemerintah kabupaten Luwu Timur akan menindaklanjuti masukan dari fraksi-fraksi itu sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan daerah.