GOWA, UJUNGJARI.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gowa saat ini menyusun dokumen standar pelayanan publik (SPP). Namun tak ingin dokumen SPP ini berjalan timpang atau menyimpang kemudian hari, maka Dinsos menggelar forum konsultasi publik dengan melibatkan stakeholder berbagai unsur mulai dari kalangan akademisi, ormas, OKP, PPDI, organisasi perempuan serta media.
Forum konsultasi publik ini digelar sehari pada Rabu (9/9) di Hotel Grand Imawan Makassar serta dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa didampingi sejumlah kepala bidang lingkup Dinsos Gowa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Firdaus mengatakan, standar pelayanan publik adalah pedoman yang sangat penting. Targetnya adalah, ingin memastikan setiap warga negara atau masyarakat Kabupaten Gowa mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan transparan.
“Dengan adanya standar yang jelas kita dapat menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta mencegah potensi penyimpangan. Karena itu, masukan yang peserta dalam forum ini penting dan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan standar pelayanan publik bagi Dinsos yang lebih baik, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ” kata Firdaus.
Dalam forum konsultasi publik ini, Dinsos menghadirkan tiga pemateri yakni Muh Ridwan Radief (Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Gowa), Muh Adnan Kasogi dan Rizal Fauzi (akademisi Unhas).
Ketua panitia pelaksana sekaligus Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinsos Gowa Edy Manuhutu menjelaskan forum konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak baik, dari instansi pemerintah, akademisi, dunia usaha maupun masyarakat umum juga unsur media.
“Keterlibatan berbagai unsur dalam forum ini merupakan cerminan komitmen kita bersama untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang lebih baik, lebih terarah dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat di masa depan, ” kata Edy.
Dalam forum yang turut dihadiri Ketua DWP Kabupaten Gowa Suryanti Azis ini, kehadiran sekira 20 unsur non pemerintahan (stakeholder) menjadi penentu terlaksananya SPP yang diharapkan.
“Yang akan menjalani dan menerima pelayanan dari Dinsos itu kan masyarakat jadi tentunya keterwakilan masyarakat dalam penyusunan dokumen standar pelayanan publik ini akan menjadi penting. Kami meminta saran dan masukan mereka bagaimana sebaiknya item-item pelayanan yang kami berikan bisa berjalan baik dan membuat nyaman masyarakat. Alhamdulillah banyak masukan yang kami tampung dari para peserta. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi kami juga untuk memberikan pelayanan kepada publik, ” jelas Edy.
Rohani dari unsur pengurus Lansia yang hadir dalam forum konsultasi publik ini menilai cara Dinsos menyusun dokumen SPP sangat baik.
“Kami mengapresiasi cara Dinsos ini sebab banyak pelayanan Dinsos berorientasi ke publik salah satunya adalah lansia dan disabilitas dan masyarakat miskin. Dari tiga unsur ini saja, Dinsos sudah harus memberikan pelayanan terbaiknya salah satunya pelayanan KIS, bansos dan lainnya. Karena itu forum konsultasi ini sangat bagus sekali,” aku Rohani yang juga Kepala Sekolah Lansia Kabupaten Gowa.
Hal senada dikatakan Rizal Fauzi, salah satu pemateri kalangan akademisi. Dosen Sosiologi Unhas mengapresiasi tinggi jajaran Dinsos. Baginya, satu-satunya dinas sosial di Sulsel yang melakukan konsultasi publik untuk penyusunan dokumen standar pelayanan publik ini.
“Ini sangat bagus. Dinsos memberikan pelayanan yang transparansi dan akuntabel. Sudah tentu kebijakan pelayanan ini berpihak kepada publik. Saya salut,” kata Rizal. –