MALILI,UJUNGJARI.COM–Komisi III DPRD Luwu Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu Timur di gedung DPRD Lutim, Senin (22/9).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muhammad Rivaldi ini juga dihadiri perwakilan manajemen PT Antareja Mahada Makmur (PT AMM). RDP membahas terkait penyerapan tenga kerja dan proses Rekrutmen tenaga kerja PT AMM.
Dalam pertemuan itu Rivaldi meminta kepada pihak manajemen PT AMM dan Disnakertras agar mensinkronkan data terkait penerimaan tenaga kerja lokal di perusahaan ini. Dengan sinkronisasi data itu akan kelihatan total jumlah pekerja lokal yang mengajukan lowongan pekerjaan.
“Saya berharap data yang ada terkait dengan tenaga kerja lokal, karena informasi yang masuk ke kami dari masyarakat, paling banyak tenaga kerja yang berada di PT AMM bukan warga lokal Luwu Timur,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Rivaldi meminta di RDP berikutnya, PT AMM harus membawa data identitas diri para pekerja lokal itu. Terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
Sementara itu, anggota DPRD kabupaten Luwu Timur Erik Estrada, menyampaikan pemerintah melalui dinas terkait harus mengidentifikasi tenaga kerja lokal, jangan sampai warga yang dari luar daerah Luwu Timur.
“Jangan sampai tenaga kerja yang di terima PT.AMM, banyak yang ber KTP Luwu Timur, namun bukan warga Luwu Timur sehingga yang menjadi tenaga kerja di PT AMM tidak ada tenaga kerja lokal Luwu Timur. Kami mau berbicara dengan data,” katanya.
Senada dengan Erik Strada, Andi Ahmad menegaskan untuk mengedintifikasi tenaga kerja lokal dan bukan tenaga kerja lokal, perlu dilakukan identifikasi, KTP tahun berapa diterbitkan di Luwu Timur, karena banyak karyawan yang mengaku lokal beralamatkan Sorowako, namun tidak ada satupun warga Sorowako yang kenal dengan tenaga kerja yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Nugroho perwakilan manajemen PT.AMM menjelaskan data yang ada terkait rekrutmen tenaga kerja lokal, sudah ada 300 orang yang suda terakomodir. Semuanya bekerja di area pertambangan, baik sebagai Helper maupun sebagai operator.
“Sudah ada 300 orang yang masuk, namun mereka bekerja di area pertambangan yang berada di area Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Nugroho menuturkan, untuk daerah kabupaten Luwu Timur, hanya 20% sedangkan untuk daerah Sulawesi Tengah 80%, namun pihak manajemen mengambil kebijakan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang berada di kabupaten Luwu Timur. (bla)