MAKASSAR, UJUNGJARI— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dukungan dari ICRAF Indonesia dan Kedutaan Besar Kanada mengambil langkah transformasi menuju ekonomi hijau dengan mensosialisasikan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan (GGP), di Makassar, Rabu (24/9).

Rencana ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya terbarukan, khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan, sambil menjaga kelestarian lingkungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Kanada di Indonesia, Alice Bimbaum, menyampaikan antusiasmenya terhadap partisipasi Kanada dalam penyusunan GGP.

“Saya sudah lama tidak ke Sulsel, tetapi saya banyak mendengar tantangan lingkungan dan bencana alam yang dihadapi. Kanada pun mengalami hal serupa, sehingga ada kesamaan yang membuat kami merasa dekat dengan Sulsel. Saya senang mendengar bahwa Pemprov Sulsel telah membangun sistem monitoring berbasis indikator yang memastikan rencana ini akan terlaksana dan terukur dengan baik,” ujarnya.

Direktur ICRAF Program Indonesia, Andree Ekadinata, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bone dipilih sebagai lokasi percontohan implementasi GGP.

“Bersamaan dengan proses perencanaan, kami juga melakukan berbagai aktivitas di Bone agar perkembangan berjalan sesuai rencana. Hari ini, hasil-hasilnya sudah mulai terlihat nyata,” jelasnya.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Bone meliputi percontohan agroforestry, restorasi ekosistem, dan pemberdayaan usaha masyarakat kecil. Diharapkan, model ini dapat direplikasi di wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Staf Ahli Pemprov Sulsel Bidang Ekonomi, Since Erna Lamba, memaparkan tujuh strategi utama yang menjadi fondasi GGP.

Pertama, pengelolaan tata ruang dan guna lahan terintegrasi. Kedua, ptimalisasi modal dan akses pembangunan yang berkeadilan, responsif, inklusif, dan inovatif.

Ketiga, Pengembangan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah. Keempat, Perbaikan rantai nilai untuk mendukung UMKM dan koperasi. Lima, Konektivitas wilayah yang adaptif terhadap bencana.

Keenam Pengelolaan dan restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketujuh, pemanfaatan instrumen ekonomi untuk mendukung pengelolaan jasa lingkungan.

“Tujuan utama dari strategi ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta responsif gender, di mana laki-laki dan perempuan berperan aktif dalam gerakan ini,” tambahnya.

Jika seluruh strategi GGP dijalankan secara konsisten, PDRB Sulawesi Selatan diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 0,6% lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual (BAU).

Selain itu, intensitas emisi diperkirakan menurun drastis menjadi sekitar 0,20 ton CO₂eq/miliar rupiah, jauh lebih rendah dari skenario BAU yang mencapai 2,19 ton CO₂eq/miliar rupiah.

Dalam satu dekade terakhir, sektor pertanian dan perkebunan di Sulsel mengalami penurunan produktivitas akibat degradasi lingkungan.

Beberapa wilayah lumbung pangan mengalami penurunan kualitas jasa lingkungan, yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Sebagai provinsi yang masih sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya lahan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan pengelolaan sumber daya alam secara lestari menjadi kunci untuk membangun ketangguhan iklim dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.