MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Menjelang pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW di Kota Makassar, potensi gesekan antar pendukung mulai menjadi perhatian serius.
Pemilihan di tingkat akar rumput ini dinilai sarat kepentingan dan kedekatan emosional antarwarga, sehingga rentan memunculkan konflik sosial jika tidak diawasi secara ketat.
Pengamat sosial perkotaan, Dr. Arifuddin Hasan, menilai bahwa pemilihan RT/RW sering kali menjadi ajang tarik-menarik kepentingan, terutama ketika muncul kubu-kubu pendukung di satu lingkungan.
“Pemilihan RT dan RW bukan sekadar urusan administratif, tapi juga soal pengaruh sosial di tingkat lingkungan. Karena itu, gesekan bisa muncul kapan saja jika tidak ada pengawasan aktif,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, peran Binmas dan Babinsa sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Mereka adalah ujung tombak keamanan di tingkat kelurahan. Jangan menunggu terjadi keributan baru turun tangan. Sejak awal tahapan, harus sudah melakukan pemantauan dan deteksi dini,” tegas Arifuddin.
Ia juga mengingatkan agar panitia pemilihan dan pihak kelurahan bersikap netral serta transparan dalam setiap tahapan pemilihan.
“Netralitas penyelenggara adalah kunci. Kalau masyarakat melihat ada keberpihakan, itu bisa memicu konflik horizontal,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah warga berharap pemilihan kali ini berjalan aman dan damai. “Yang terpenting bukan siapa yang menang, tapi bagaimana RT dan RW bisa bekerja untuk kepentingan warga,” ujar H Sukardi tokoh masyarakat di Kecamatan Tamalanrea.
Tahapan pemilihan ketua RT dan RW di Kota Makassar dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun ini. Pemerintah kota melalui camat dan lurah juga terus mengimbau agar seluruh elemen masyarakat menjaga suasana demokrasi yang sejuk dan kondusif.
Ia menambahkan, saat ini sudah mulai terlihat peta potensi konflik di beberapa wilayah yang memiliki jumlah pemilih besar dan calon ketua lebih dari dua orang.
“Biasanya konflik muncul di lingkungan padat penduduk, terutama yang memiliki calon dengan basis dukungan kuat dan saling bersaing. Panitia dan aparat harus memetakan daerah rawan sejak awal,” jelasnya.
Dari hasil pemantauan sejumlah pengamat, potensi gesekan paling tinggi berada di wilayah kecamatan dengan dinamika politik warga yang aktif seperti Tamalanrea, Panakkukang, dan Biringkanaya. Sementara di beberapa kelurahan baru atau kawasan perumahan, tensinya relatif lebih rendah karena jumlah pemilih lebih terbatas.
Arifuddin juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antarwarga dan pendekatan humanis oleh aparat.
“Pendekatan dialogis jauh lebih efektif daripada tindakan represif. Kalau warga diberi ruang berdiskusi dan merasa didengar, tensi politik di tingkat RT/RW bisa mereda,” tambahnya. (drw)