MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Sejumlah pemerhati kebijakan publik di Kota Makassar mendorong agar pemerintah kota segera menetapkan para pejabat sementara (Pj) ketua RT dan RW menjadi definitif.
Langkah ini dinilai lebih efisien, sekaligus untuk menghindari potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan RT/RW.
Menurut para pemerhati, keberadaan Pj RT/RW yang telah lama menjalankan tugas dinilai sudah cukup memahami kondisi lingkungan masing-masing. Dengan demikian, mereka bisa langsung difinitifkan tanpa perlu menggelar pemilihan yang berpotensi menimbulkan gesekan antar warga.
“Selain menghindari konflik horizontal di masyarakat, kebijakan ini juga akan menghemat anggaran daerah yang cukup besar jika pemilihan RT/RW tetap dilaksanakan serentak,” ujar Muh Syakir pemerhati sosial di Makassar, Rabu (29/10/2025).
M Ridwan, pengamat kebijakan publik juga menyoroti indikasi ketidaknetralan di tingkat kelurahan. Beberapa lurah dan kelompok tertentu disebut-sebut sudah mengantongi bahkan menyodorkan nama-nama calon yang diinginkan untuk memimpin di wilayah tertentu.
“Kalau prosesnya seperti ini, tentu menimbulkan kecurigaan publik. Netralitas lurah harus dijaga, jangan sampai proses demokrasi tingkat bawah justru dikendalikan oleh kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia meminta Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan RT/RW, sekaligus mempertimbangkan opsi penetapan definitif bagi Pj yang dinilai berprestasi dan memiliki dukungan masyarakat.
“Daripada menghamburkan anggaran untuk proses yang rawan konflik dan tidak netral, lebih baik definitifkan saja mereka yang sudah terbukti bekerja dengan baik,” pungkasnya. (drw)