MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Sejumlah pemerhati kebijakan publik di Kota Makassar mendorong agar pemerintah kota segera menetapkan para pejabat sementara (Pj) ketua RT dan RW menjadi definitif.
Dorongan ini muncul menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait dugaan ketidaknetralan dalam pra pemilihan RT/RW yang sedang bergulir di tingkat kelurahan.
Menurut Muh Syakir pemerhati kebijakan publik, langkah definitifikasi Pj RT/RW dianggap lebih rasional dan efisien dibanding melanjutkan proses pemilihan yang justru berpotensi menimbulkan konflik sosial di tingkat bawah.
“Selain menghindari konflik horizontal di masyarakat, kebijakan ini juga akan menghemat anggaran daerah yang cukup besar jika pemilihan RT/RW tetap dilaksanakan serentak,” ujar Muh Syakir, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai, banyak indikasi ketidaknetralan dalam pra pemilihan RT/RW. Sejumlah lurah dan kelompok tertentu disebut-sebut sudah memiliki calon jagoan masing-masing dan bahkan sudah menyodorkan nama-nama untuk diarahkan menjadi ketua RT atau RW tertentu.
“Kalau pemilihan RT/RW di Makassar tidak netral, buat apa ada pemilihan? Itu hanya menghabiskan anggaran yang tidak jelas. Lebih baik Pj RT/RW yang sudah bekerja selama ini didefinitifkan saja, daripada sekadar formalitas pemilihan yang seolah-olah demokratis,” tegasnya.
Ia juga meminta Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi secara menyeluruh rencana pelaksanaan pemilihan RT/RW di seluruh kecamatan. Ia menilai, netralitas lurah harus menjadi perhatian utama agar proses demokrasi di tingkat akar rumput tidak kehilangan makna.
“Jangan sampai pemilihan RT/RW hanya menjadi ajang bagi pihak tertentu untuk menanam pengaruh politik. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin lingkungan yang benar-benar bekerja dan memahami warganya,” pungkasnya. (drw)