TAKALAR, UJUNGJARI— Aktivis antikorupsi mendesak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Takalar dan Polres Takalar, untuk turun tangan mengusut ambruknya gedung baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Takalar yang baru saja dibangun menggunakan anggaran negara.
Bangunan dua lantai yang berada di Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang tersebut ambruk pada bagian struktur tertentu. Padahal, proyek pembangunan itu disebut bernilai miliaran rupiah dan masih dalam tahap pekerjaan ketika kerusakan terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK) Pusat, Ramzah Thabraman menegaskan, kerusakan pada bangunan yang belum digunakan itu mengindikasikan adanya dugaan gagal konstruksi atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
“Ini uang negara. Jika bangunan yang baru dikerja saja sudah rusak, berarti ada yang harus diperiksa, baik pihak pelaksana proyek maupun pengawas teknisnya,” ujarnya, Sabtu 8 November 2025.
Ia menegaskan, kejadian tersebut tidak boleh dianggap musibah semata tanpa proses pemeriksaan menyeluruh.
“APH harus memanggil pihak rekanan, konsultan pengawas, hingga pejabat pembuat komitmen (PPK). Jangan sampai ada unsur mark-up atau pengurangan kualitas bahan bangunan,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah warga sekitar mengaku khawatir dengan kualitas proyek yang dikerjakan.
“Bangunan sekolah itu harus kuat karena digunakan anak-anak. Kalau baru dibangun sudah ambruk, bagaimana keamanannya nanti?” kata Herman, warga Mangarabombang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kerusakan bangunan tersebut.
Aktivis memastikan akan terus mendorong proses investigasi teknis oleh ahli konstruksi dan penegakan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. (*)
