MALILI,UJUNGJARI.COM–Kepedulian dan keberpihakan terhadap perangkat desa ditunjukkan Fraksi Partai Golkar DPRD Luwu Timur. FPG meminta Pemerintah Daerah untuk menaikkan insentif perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Permintaan ini disampaikan dalam Pandangan Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Lutim terkait pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat, 21 November 2025.
Wahidin, selaku juru bicara fraksi menjelaskan bahwa perangkat desa dan BPD adalah struktur paling bawah dalam sistem pemerintahan, namun memiliki beban tugas pelayanan publik yang besar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Insentif perangkat desa dan BPD perlu dinaikkan. Ini penting sebagai bentuk penghargaan dan penguatan peran mereka sebagai pengayom masyarakat dan garda terdepan pemerintahan di tingkat desa,” ujar Wahidin.
Menurut Golkar, peningkatan insentif bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kinerja aparatur di desa agar pelayanan publik semakin optimal.
Dua Ranperda terkait desa, yaitu perubahan Perda tentang perangkat desa dan Perda tentang BPD, dianggap penting karena memberi ruang lebih besar kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri.
Golkar berharap dua regulasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa serta memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.