JAKARTA,UJUNGJARI.COM – Visi penurunan harga beras yang diusung Andi Amran Sulaiman sejak ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan), mulai terwujud secara gradual.
Dalam implementasinya, Amran menekankan strategi kolaboratif dalam menggencarkan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di setiap lini rantai pasok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mentan/Kepala Bapanas Amran yang berjuluk Mister Clean itu, menjabarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025), bahwa intervensi pemerintah dilaksanakan secara terpadu.
Melalui pembentukan tim yang terpadu tersebut mampu mengintensifkan berbagai program intervensi yang dapat menekan harga beras di pasaran.
“Izin Ketua. Ini kami baru 1 bulan, hampir 2 bulan menjabat, kami mencoba memantau harga pangan harian. Di awal kami mendapatkan harga di atas HET dan naik itu sampai 200 kabupaten kota. Lalu turun menjadi 100 kabupaten.
Sekarang terakhir 48 kabupaten. Di 48 kabupaten kami tempatkan personil Bapanas, Dirkrimsus Polri, dan Bulog,” urai Amran.
“Adapun penurunan harga beras dilakukan melalui intervensi terpadu. Mulai dari operasi pasar penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, penguatan distribusi cadangan pangan daerah hingga pengawasan di lapangan. Jadi terpadu, kami membentuk tim terpadu untuk menurunkan pangan, ternyata sangat efektif,” ungkapnya lagi.
Tim terpadu tersebut adalah Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang sejak 20 Oktober 2025 telah dibentuk dan serentak dijalankan di seluruh Indonesia. Gagasan besar ini termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025.
Satgas ini merupakan buah manis dari sinergisitas, mulai dari Polri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Adapun sampai minggu ketiga November, Bapanas mencatat telah terlaksana sebanyak 22.690 kegiatan pengawasan di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.
Selain itu, Satgas pun telah memberikan total 789 surat teguran kepada pelaku usaha yang terdiri dari produsen, distributor, grosir, ritel modern, dan pengecer agar lebih menaati HET beras medium dan premium.
Hasilnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Pada minggu kedua Oktober 2025, masih terdapat 59 kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi harga beras.
Sebulan kemudian, tepatnya sampai minggu ketiga November ini, jumlah tersebut menyusut hingga tersisa 37 kabupaten/kota.
Dari segi rerata harga beras, menurut BPS juga terdapat penurunan harga beras dalam sebulan terakhir. Harga beras medium sampai minggu ketiga November dilaporkan mengalami penurunan 1,54 persen dibandingkan Oktober 2025. Sementara untuk harga beras premium juga disebut menurun 1,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Yang terjadi adalah deflasi beras di bulan Oktober dengan September dan ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi deflasi beras September dan Oktober. Ternyata ini juga efektif mengawal langsung sampai lapangan, terutama daerah Papua yang memiliki tantangan geografis,” terang Amran.
Untuk wilayah Papua, Satgas Pengendalian Harga Beras turut berkontribusi terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis. Ini terlihat dari peningkatan realisasi penyaluran beras SPHP.
Pada 19 Oktober atau sebelum terbentuknya Satgas Pengendalian Harga Beras, realisasi salur beras SPHP untuk Bulog regional Papua masih berada di angka 11.162 ribu ton. Setelah dibantu pendampingan oleh Satgas, sampai 24 November meningkat 34,43 persen menjadi 15.005 ribu ton. (*)
