GOWA, UJUNGJARI.COM — Bupati Gowa Husniah Talenrang menyebutkan detil lima arah kebijakan penganggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2026 mendatang.
Lima arah kebijakan itu dipaparkannya saat menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda RAPBD 2026 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Gowa pada Senin (24/11) lalu.
Di dalam ruang rapat Paripurna DPRD Gowa yang dihadiri pimpinan dan para anggota DPRD Gowa, Bupati Gowa Husniah Talenrang
menegaskan bahwa penyerahan RAPBD ini menandai penetapan arah kebijakan penganggaran yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.
Husniah menjelaskan penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena adanya penurunan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,88 triliun, sementara belanja daerah ditetapkan pada angka yang sama, masing-masing turun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
“Dengan ruang fiskal yang menyempit, kita harus memastikan arah kebijakan anggaran semakin jelas dan tepat,” tandas Husniah.
Dipaparkannya, arah kebijakan penganggaran TA 2026 difokuskan pada lima bidang utama. Pertama, penguatan infrastruktur dasar untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik. Kedua, mendorong sektor-sektor prioritas guna memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketiga, optimalisasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kualitas birokrasi. Keempat, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sektor unggulan daerah. Kelima, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berbasis mitigasi risiko.
“Setiap keputusan anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan outcome yang terukur. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak untuk masyarakat,” tegas Husniah.
Dikatakannya, penyusunan RAPBD ini juga memperhitungkan proyeksi indikator makro akhir TA 2025, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, inflasi dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai dasar analisis kebijakan fiskal. Husniah pun berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berjalan efektif.
“Kami optimis RAPBD 2026 dapat segera ditetapkan agar program pembangunan dapat dimulai tanpa hambatan,” kata Bupati Gowa.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa Mahmud menjelaskan detil bahwa proses penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh dinamika fiskal serta kewajiban pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
Dikatakan Mahmud, BPKD memastikan setiap tahapan penyusunan anggaran mengikuti prinsip kehati-hatian, transparansi dan penajaman prioritas agar struktur anggaran tetap seimbang meski terjadi penurunan kapasitas pendapatan.
“Ruang fiskal yang menurun membuat kami harus menata kembali prioritas dan memastikan penganggaran berjalan disiplin serta realistis,” ungkap Mahmud usai rapat paripurna tersebut. –