MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Proyek perbaikan dan pengaspalan jalan nasional di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, menuai keluhan dari warga dan pengguna jalan. Pasalnya, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut diduga meninggalkan pekerjaan tanpa kejelasan, sehingga kondisi jalan kini rusak dan terbengkalai.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kerusakan terjadi di sejumlah titik ruas Jalan Perintis Kemerdekaan, mulai dari depan Asrama Yonif Kavaleri (Yonkav) Tamalanrea, depan Kantor DPW Muhammadiyah, hingga di depan Pintu 1 Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea.
Aspal yang telah dikerjakan tampak berpasir dan berserakan di badan jalan, membuat pengendara merasa tidak nyaman dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Sejumlah pengguna jalan mengaku resah dengan kondisi tersebut. Selain permukaan jalan yang tidak rata, material aspal yang berhamburan dinilai membahayakan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Warga pun mempertanyakan kualitas dan tujuan pengaspalan tersebut. Menurut mereka, kondisi jalan sebelum dikerjakan justru masih relatif bagus dan mulus.
“Kenapa harus diaspal, padahal jalannya masih bagus. Sekarang malah lebih rusak dari sebelumnya,” keluh Muh Siad (49) warga Jalan PK 4 Makassar.
Ia berharap pihak kontraktor bertanggung jawab dan segera menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Ia menilai, proyek tersebut justru menimbulkan kerusakan baru, bukan memperbaiki kondisi jalan.
“Kontraktor datang bukan memperbaiki, tapi malah merusak jalan. Kami minta pekerjaan ini diselesaikan dengan baik, jangan ditinggal begitu saja,” tegas Zainuddin warga Perdos Unhas Tamalanrea.
Hingga kini, seluruh alat berat yang sebelumnya digunakan untuk pengaspalan telah ditarik dari lokasi. Tidak terlihat lagi aktivitas pekerja maupun tanda-tanda pekerjaan aspal di Jalan Perintis Kemerdekaan akan dilanjutkan.
Kondisi ini memicu kekecewaan warga dan pengguna jalan, karena ruas jalan yang dibongkar dibiarkan terbengkalai, becek, berdebu, dan rawan kecelakaan.
Warga menilai kontraktor tidak bertanggung jawab dan meminta pemerintah segera turun tangan mengambil tindakan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait mengenai kelanjutan proyek pengaspalan di ruas jalan nasional tersebut. (drw)