MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Pemerhati pedagang tradisional Makassar, H Kurdas (58), menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang dinilainya tidak berpihak kepada pedagang pasar tradisional.
Ia menilai langkah penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan lapak jualan di sejumlah pasar dilakukan secara paksa dan cenderung menindas rakyat kecil.
Menurut H Kurdas, dalam satu bulan terakhir intensitas penertiban di pasar-pasar tradisional terbilang sangat tinggi. Padahal, para pedagang hanya berjualan untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Pedagang itu menjual hanya untuk bertahan hidup. Selama ini mereka masih sabar. Tapi kalau terus ditindak dengan cara represif, saya yakin mereka bisa mengamuk,” ujar H Kurdas beberapa waktu lalu.
H Kurdas yang sehari-hari berjualan ayam potong di Pasar Daya, Makassar, mengaku memahami betul kehidupan pedagang pasar karena sejak kecil hingga dewasa hidup di lingkungan pasar.
“Saya ini lahir, kecil, dan besar di pasar. Saya tahu persis kehidupan pedagang. Kasihan kalau mereka terus ditindas tanpa ada kompromi,” tegasnya.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi). Menurutnya, janji-janji manis saat masa kampanye tidak sejalan dengan kebijakan yang dirasakan pedagang saat ini.
“Dulu waktu kampanye membawa segenggam emas, tapi setelah jadi wali kota hanya segenggam debu,” pungkasnya.
“Pedagang kalau terus diusik pasti melawan. Sekarang mereka masih sabar, tapi kalau terus dironrong, akibatnya bisa fatal,” katanya dengan nada geram.
Lebih lanjut, Kurdas mengingatkan pemerintah kota agar tidak memancing gejolak sosial di kalangan pedagang tradisional.
Ia bahkan menyatakan siap meminta perlindungan hingga ke tingkat nasional apabila kebijakan penertiban terus dilakukan tanpa solusi yang manusiawi.
“Kalau pedagang pasar terus diganggu, saya akan minta perlindungan ke Presiden Prabowo dan juga ke KPK,” pungkasnya. (drw)