MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk mengawasi secara ketat proses seleksi kepala sekolah (kepsek) di Kota Makassar.
Permintaan ini disampaikan menyusul adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, hingga suap dalam tahapan seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) jenjang SD dan SMP.
Direktur Koalisi Pemerhati Antikorupsi Sulsel, Mulyadi, SH, menegaskan bahwa praktik suap dan pungli merupakan perbuatan tercela yang dapat dijerat pidana.
Ia meminta APH tidak tinggal diam dan segera turun tangan apabila menemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Suap, gratifikasi, maupun pungli adalah tindakan melawan hukum dan bisa dipidana. Kami mendesak APH untuk melakukan pengawasan serius dan menindak tegas jika ditemukan praktik tersebut dalam seleksi kepala sekolah di Makassar,” tegas Mulyadi, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, proses seleksi kepala sekolah seharusnya berjalan transparan, objektif, dan berlandaskan pada kompetensi, bukan pada kekuatan uang atau kedekatan dengan pihak tertentu.
Namun, belakangan ini, kata Mulyadi, sudah tercium aroma tidak sedap yang mengarah pada dugaan praktik suap.
“Kami menerima informasi dan laporan dari berbagai pihak bahwa sudah ada aroma suap dalam proses seleksi kepsek. Ini tentu sangat mencederai dunia pendidikan dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya.
Mulyadi menilai, jika praktik tersebut dibiarkan, maka akan berdampak buruk terhadap kualitas kepemimpinan di sekolah.
Kepala sekolah yang lahir dari praktik curang dikhawatirkan tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
Koalisi Pemerhati Antikorupsi Sulsel mendorong agar seluruh proses seleksi dibuka secara transparan kepada publik, termasuk penilaian dan hasil akhir seleksi.
Ia juga mengimbau para calon kepala sekolah untuk tidak tergoda melakukan praktik suap demi mendapatkan jabatan.
“Jabatan kepala sekolah adalah amanah, bukan ajang transaksi. Jika ada oknum yang meminta atau menerima uang, segera laporkan. Kami siap mengawal dan melaporkan ke APH,” jelasnya.
Usut Kegiatan di Hotel Maxone !
Mulyadi menambahkan, pertemuan sejumlah bakal calon kepala sekolah (BCKS) yang digelar di Hotel Maxone Makassar beberapa waktu lalu, serta dugaan praktik pungli yang menyeret oknum kepala sekolah SD di Kecamatan Manggala dapat menjadi pintu masuk bagi APH untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Pertemuan di Hotel Maxone dan dugaan pungli yang melibatkan oknum kepsek SD di Kecamatan Manggala itu harus dijadikan pintu masuk oleh APH. Panggil dan periksa oknum kepala sekolah serta pihak-pihak tertentu yang diduga mengundang BCKS ke Hotel Maxone,” tegas Mulyadi.
Ia menilai, pemanggilan dan pemeriksaan tersebut penting untuk membuka secara terang dugaan praktik transaksional dalam seleksi kepala sekolah. Menurutnya, APH perlu menelusuri motif pertemuan, pihak yang menginisiasi, serta apakah ada aliran uang atau janji jabatan dalam agenda tersebut.
“Jika tidak ada apa-apa, tentu tidak perlu takut diperiksa. Tapi kalau ada praktik pungli atau suap, ini harus dibongkar sampai tuntas demi menjaga marwah dunia pendidikan,” ujarnya.
Mulyadi kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini dan mendorong penegakan hukum yang adil serta transparan agar seleksi kepala sekolah benar-benar bersih dari praktik koruptif. (drw)