BOGOR, UJUNGJARI.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemahaman sejarah sebagai landasan utama dalam merumuskan dan mengambil kebijakan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan saat ia memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang intervensi dan penjajahan yang tidak boleh dilupakan oleh para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, bangsa yang mengabaikan pelajaran sejarah berpotensi mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.
“Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan para kepala daerah dan pimpinan instansi pemerintah.
Presiden juga menilai bahwa dinamika global saat ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melihat realitas dunia secara lebih jernih dan objektif.
Ia menyinggung adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang kerap diajarkan oleh negara-negara besar seperti demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan lingkungan dengan praktik yang terjadi di lapangan.
“Kita mendapat kesempatan hari ini untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Negara-negara yang mengajarkan demokrasi dan hak asasi manusia justru banyak yang melanggar apa yang mereka ajarkan,” kata Prabowo.
Melalui pesan tersebut, Presiden meminta seluruh kepala daerah serta pimpinan instansi pusat agar tidak bersikap naif dalam membaca perkembangan dan kepentingan global.
Ia menekankan bahwa pembangunan nasional harus berpijak pada kesadaran sejarah, kemandirian bangsa, serta kepentingan jangka panjang Indonesia.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (**)