JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai respons atas meningkatnya mobilitas dan aktivitas orang asing seiring pemulihan ekonomi nasional, pertumbuhan investasi, pariwisata, pendidikan, kerja sama internasional, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Membuka rapat, Duta Besar Mohammad K. Koba menegaskan bahwa pemantauan orang asing merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan keamanan nasional, tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan dan kepastian hukum.
“Pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan kepentingan keamanan nasional, sekaligus mendukung iklim keterbukaan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar Mohammad K. Koba.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Sekretariat Negara.
Para narasumber memaparkan kebijakan, regulasi, dan mekanisme pemantauan orang asing sebagai dasar penguatan keselarasan kebijakan dan koordinasi antarinstansi.
Dalam forum itu ditegaskan pentingnya pendekatan terpadu dan lintas sektoral agar kebijakan terkait orang asing dapat dijalankan secara tertib, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika global, serta tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
“Pendekatan yang terpadu dan lintas sektoral diperlukan agar kebijakan terkait orang asing dapat dijalankan secara tertib, terkoordinasi, adaptif terhadap dinamika global, serta sejalan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan kebijakan yang terintegrasi, peningkatan sinkronisasi serta pertukaran data antarinstansi, dan optimalisasi peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing (TK KORA), serta Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA).
Sinergi lintas K/L tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini dan penegakan hukum secara proporsional, sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung iklim keterbukaan yang bertanggung jawab di Indonesia. (**)