GOWA, UJUNGJARI.COM — Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan sinergi, integrasi, koordinasi serta kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Tantangan pembangunan ke depan pun semakin kompleks, mulai dari dinamika perekonomian, tuntutan efisiensi anggaran hingga kebijakan rekonstruksi efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin (DM) pun menekankan agar proses perencanaan pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa 2027 memanfaatkan sinergi dan berbasis data.
Hal itu ditegaskan Wabup Gowa saat membuka forum konsultasi publik penyusunan RKPD Kabupaten Gowa 2027 secara virtual di Peace Room kantor Pemkab Gowa pada Selasa (10/2) dihadiri seluruh eksekutif, legislatif, perangkat daerah serta perwakilan kelompok masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inklusif.
Menyelami penyusunan RKPD ini, DM menilai keterlibatan berbagai unsur menjadi bukti komitmen bersama dalam membuka ruang partisipasi publik pada setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Kehadiran seluruh stakeholders hari ini menunjukkan komitmen dan kepedulian kita bersama dalam membuka ruang partisipasi yang luas pada setiap tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa,” kata Wabup Gowa yang hadir didampingi Sekretaris Kabupaten Gowa Andy Azis Peter, Kepala Bappeda Gowa Sujjadan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Mahmud.
Melalui layar monitor, DM menyampaikan
banyaknya usulan aspirasi masyarakat yang jumlahnya mencapai ribuan menuntut pemerintah kabupaten untuk lebih selektif dan berbasis data dalam menentukan prioritas pembangunan. Analisis yang komprehensif diperlukan agar program yang dirancang tepat sasaran, efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus semakin cermat dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat namun tetap selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional,” tandas Wabup DM.
Dikatakannya, tantangan pembangunan daerah kedepannya salah satunya yakni pada tingginya jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang hingga akhir Desember 2025 tercatat sebanyak 825.369 jiwa. Bahkan diproyeksikan terus meningkat.
Kondisi tersebut berdampak pada tingkat pendapatan per kapita dan menuntut strategi pembangunan yang adaptif serta berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Gowa, lanjutnya, terus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata serta penguatan potensi pendapatan asli daerah.
“Saya berharap, penyusunan RKPD 2027 harus adaptif, integratif dan mampu menjawab persoalan strategis daerah secara tepat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan semakin diperkuat guna mencapai target pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat serta narasumber yang telah memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan ini,” imbuh Wabup Gowa.
Kepala Bappeda Gowa Sujaddan menambahkan, forum konsultasi publik merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan RKPD sekaligus amanat regulasi yang harus dilaksanakan secara partisipatif.
Rancangan awal RKPD 2027, kata Sujjadan disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan saran konstruktif terkait arah pembangunan daerah.
“Kami bahas bersama para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik guna menghimpun masukan dari berbagai lapisan masyarakat agar rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” kata Sujjadan.
Dikatakannya, forum ini menjadi ruang komunikasi yang interaktif, multiaktor dan multisektor dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah tahun 2027 mendatang.
Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Gowa juga akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat guna menciptakan kesinambungan arah pembangunan.
“Tujuan utama forum ini adalah menghimpun saran, masukan serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Gowa berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Kepala Bappeda. –