JAKARTA, UJUNGJARI.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional di tengah dinamika global serta langkah akselerasi kebijakan pada triwulan pertama 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2025 mencapai 5,39 persen.
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20. Selain itu, sektor riil menunjukkan tren positif dengan aktivitas manufaktur yang berada di zona ekspansi serta peningkatan indeks keyakinan konsumen.
“Konsumsi domestik tetap terjaga dan neraca perdagangan mencatatkan surplus selama 68 bulan berturut-turut,” ujar Airlangga dalam rapat tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi kuat. Cadangan devisa tercatat tinggi dan peringkat kredit Indonesia tetap berada pada level investment grade.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai tantangan global, termasuk potensi outlook negatif dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah menyiapkan strategi peningkatan penerimaan negara serta memperkuat peran Danantara dalam mendukung stabilitas dan pembiayaan pembangunan nasional.
Dalam ratas tersebut, Airlangga juga melaporkan perkembangan paket stimulus ekonomi triwulan pertama 2026. Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan mencapai Rp60 triliun, yang diharapkan dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian, khususnya pada sektor pangan, distribusi, dan UMKM.
Pemerintah turut meluncurkan berbagai insentif transportasi guna mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Insentif tersebut meliputi diskon tiket kereta api, angkutan laut, pesawat, serta potongan tarif tol dengan total estimasi anggaran sebesar Rp911,16 miliar.
Di bidang perlindungan sosial, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng akan disalurkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp11,92 triliun.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi domestik.
Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar serta mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis fundamental ekonomi nasional tetap terjaga dan mampu berakselerasi di tengah tantangan global yang masih dinamis. (**)