MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mencatat total 2.181 usulan hasil Musrenbang (Dakel dan sektoral), terdiri dari 1.194 usulan daerah kelurahan dan 987 usulan sektoral.
Selain itu, terdapat 795 usulan tambahan dalam rekapitulasi lanjutan.
Kepala Bappeda Kota Makassar, M. Dahyal, menegaskan seluruh usulan tersebut tidak serta-merta diakomodasi, melainkan akan diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas pembangunan.
“Perencanaan kita arahkan pada pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat, termasuk wilayah kepulauan dan kelompok rentan,” ujarnya dalam kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah, Kamis (12/2).
Dalam pemaparannya, Bappeda menitikberatkan pada penguatan layanan dasar dan pemerataan pembangunan hingga wilayah pesisir dan kepulauan.
Di sektor pendidikan, diusulkan rehabilitasi ruang kelas UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya dan SDN KIP Maccini, termasuk pemenuhan mobiler. Penguatan pendidikan inklusi juga menjadi prioritas melalui pengaktifan ULD Pendidikan serta penyediaan data Anak Tidak Sekolah (by name dan by address). Program baju sekolah gratis pun diminta didistribusikan sebelum tahun ajaran baru.
Pada sektor kesehatan, peningkatan layanan di Pulau Sangkarrang menjadi perhatian, termasuk pelatihan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD serta penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas.
Ketersediaan data posyandu untuk Penilaian Kota Sehat 2027 dan penyelesaian klaim layanan ODGJ terlantar juga menjadi agenda penting.
Penguatan pekerja sosial, pendataan disabilitas di wilayah rawan bencana, hingga pelimpahan kewenangan perlengkapan jenazah ke kecamatan (khususnya Kepulauan Sangkarrang) turut masuk dalam rekomendasi sektor sosial.
Sementara itu, sektor infrastruktur difokuskan pada pemenuhan air bersih dan sanitasi aman di Makassar Utara, Timur, dan pesisir (Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, Tamalanrea), peningkatan jalan dan jembatan, serta penanganan drainase dan pengendalian banjir.
Program urban farming, penguatan nelayan dan petani, optimalisasi pengelolaan sampah, peningkatan daya saing pariwisata, hingga transformasi digital koperasi juga menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan ribuan usulan tersebut saat ini dalam tahap evaluasi dan verifikasi berlapis.
“Bahan yang sedang kita evaluasi adalah usulan dari Musrenbang kecamatan dan hasil reses. Semua pokok pikiran dewan maupun usulan Musrenbang kita lakukan verifikasi. Ada dua ribu lebih usulan, ini tidak bisa kita terima semua,” jelasnya.
Tahap pertama diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaian dengan visi dan sasaran pembangunan Wali Kota. Tahap kedua dilakukan oleh masing-masing SKPD untuk menilai apakah usulan tersebut sesuai tupoksi, menjadi kewenangan pemerintah kota, serta didukung status aset yang jelas.
“Kita punya keterbatasan sumber daya. Jadi betul-betul yang prioritas yang kita ambil,” tegasnya.
Usulan yang lolos verifikasi akan dirumuskan dalam program kegiatan dan dibawa ke pembahasan KUA-PPAS. Prioritas utama, lanjut Sekda, adalah program yang sejalan dengan visi Wali Kota, hasil Musrenbang yang telah dialokasikan anggarannya, belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan, serta pokok pikiran DPRD.
Dengan proses penyaringan ketat ini, Pemerintah Kota Makassar menargetkan arah pembangunan 2026–2027 lebih terukur, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Munafri menegaskan bahwa keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Ia bahkan mengulang pesan terkait istilah deep state dan state capture, yang menurutnya tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah.
Munafri menjelaskan, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.
Mantan Bos PSM itu mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, ia menilai masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.
“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.
Appi menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, ia menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan.
Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi. Namun ia mengakui, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka. (rhm)