JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Arab Saudi mengimbau para peziarah atau jemaah umrah pada musim puncak Ramadan 1447 Hijriah untuk lebih memperhatikan paket layanan yang ditawarkan penyelenggara perjalanan.
Penekanan diberikan pada aspek katering, higienitas makanan, serta kepastian akomodasi hotel selama berada di Tanah Suci.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah Indonesia saat menjalankan ibadah umrah.
“Pemerintah Arab Saudi ingin memastikan seluruh jemaah mendapatkan layanan yang jelas dan terjamin, terutama pada musim puncak Ramadan. Karena itu PPIU harus menaati aturan paket layanan yang telah ditetapkan,” ujar Puji Raharjo di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam surat yang ditandatangani Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, terdapat sejumlah poin penting yang wajib dipenuhi oleh Pihak Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia.
Pertama, setiap paket umrah wajib mencantumkan layanan katering secara jelas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan konsumsi jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
Kedua, jemaah tidak diperbolehkan berangkat ke Arab Saudi tanpa paket umrah yang riil dan telah disetujui. Paket tersebut harus mencakup seluruh komponen layanan pokok, mulai dari tiket, transportasi lokal, konsumsi, hingga akomodasi, guna menjamin keselamatan dan kualitas pelayanan.
Ketiga, penyelenggara umrah diminta memastikan kondisi jemaah selama berada di Arab Saudi melalui koordinasi dengan pihak syarikah. Selain itu, harus tersedia bukti pemesanan akomodasi di hotel-hotel resmi yang terdaftar pada Kementerian Pariwisata Arab Saudi.
Puji menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan segera menyosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh PPIU agar tidak terjadi pelanggaran yang berpotensi merugikan jemaah.
“Kami meminta seluruh penyelenggara perjalanan umrah segera menyesuaikan paket layanannya. Jangan sampai ada jemaah berangkat tanpa kepastian hotel, konsumsi, dan layanan dasar lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Akhmad Fauzin menambahkan, kebijakan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kedisiplinan operasional penyelenggara umrah Indonesia.
Menurut Fauzin, pada musim Ramadan jumlah jemaah meningkat tajam sehingga pengawasan terhadap layanan harus diperketat.
“Arab Saudi ingin memastikan kedatangan jemaah lebih tertib dan akomodasinya jelas. Ini juga untuk melindungi jemaah dari paket umrah yang tidak realistis atau tidak lengkap,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat Indonesia agar selektif memilih PPIU resmi serta memastikan paket layanan yang ditawarkan transparan dan sesuai ketentuan.
“Kami mengingatkan calon jemaah agar memastikan paket umrah mencakup tiket, hotel, transportasi, konsumsi, dan layanan lainnya sebelum berangkat,” kata Fauzin.
Melalui penerapan aturan ini, pemerintah berharap kualitas layanan jemaah Indonesia semakin meningkat, sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah umrah pada Ramadan 1447 Hijriah berjalan aman, nyaman, dan tertib. (haji.go.id)