JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji di daerah agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.
Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada pelayanan ritual semata, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekosistem haji.
Hal tersebut disampaikan Jaenal saat kegiatan pembinaan yang digelar di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat tiga misi utama yang dikenal sebagai Tri Sukses Haji, yakni sukses dalam memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses dalam membangun keadaban dan peradaban.
“Dalam penyelenggaraan haji kita memiliki tiga misi utama atau Tri Sukses Haji, yaitu sukses memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban,” ujar Jaenal.
Ia menambahkan, penguatan ekosistem ekonomi haji perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan begitu, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan manfaat kembali bagi Indonesia. Karena itu perlu dilakukan identifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Amri Yusri, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, menyampaikan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji.
Ia menjelaskan, di Jawa Barat tercatat terdapat 493 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), 740 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta 123 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Seluruh elemen tersebut dinilai dapat menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem haji di daerah.
Selain itu, alokasi anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Jawa Barat mencapai sekitar Rp31,9 miliar yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Jawa Barat juga didukung oleh infrastruktur penyelenggaraan haji yang memadai, seperti dua embarkasi haji, satu bandara, serta 19 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang tersebar di berbagai daerah.
Infrastruktur tersebut dinilai menjadi potensi penting untuk mendukung peningkatan kualitas layanan sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi haji di daerah.
Melalui penguatan ekosistem ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berjalan optimal dari sisi layanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (haji.go.id)