SOPPENG, UJUNGJARI.COM – Menjelang panen raya di wilayah Kabupaten Soppeng yang diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir Maret hingga April 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng bergerak cepat mengantisipasi potensi anjloknya harga gabah di tingkat petani.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memimpin langsung Rapat Koordinasi Dukungan Serap Gabah Petani (SERGAP) yang digelar di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (16/3/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri pihak Bulog, penyuluh pertanian, serta sejumlah instansi terkait guna menyatukan persepsi lintas sektor agar program ketahanan pangan nasional berjalan maksimal di daerah.
Dalam arahannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan petani memperoleh harga gabah yang layak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kilogram tanpa adanya pemotongan yang tidak rasional.
“Program SERGAP ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah agar petani tidak merugi saat panen raya. Kita harus memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang selama ini sering menekan harga di tingkat petani,” ujar Suwardi.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha maupun pihak yang terlibat dalam transaksi gabah di lapangan agar tidak melakukan potongan harga sepihak maupun kecurangan timbangan yang merugikan petani.
“Jangan ada pemotongan harga yang tidak wajar dan jangan ada kecurangan timbangan. Kalau ada yang melakukan itu, akan kita laporkan kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Soppeng, Abd. Halim Sarro, menjelaskan pihaknya akan memperketat administrasi penyerapan gabah agar tepat sasaran.
Salah satu aturan baru yang diterapkan adalah keterlibatan aktif Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam proses verifikasi.
“Proses pembayaran gabah kini harus disertai verifikasi dan tanda tangan PPL. Tanpa itu, administrasi tidak akan diproses. Ini dilakukan agar data serapan benar-benar valid dari lapangan,” jelas Abd. Halim.
Langkah tersebut diambil untuk mengatasi sejumlah tantangan klasik, seperti kecenderungan petani menjual gabah kepada tengkulak karena pembayaran lebih cepat, meskipun dengan harga di bawah standar pemerintah.
TNI melalui Kodim 1423/Soppeng juga menyatakan kesiapan mengawal program SERGAP. Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng, Lettu Inf. Rusdi, mengatakan keterlibatan Babinsa merupakan bagian dari amanat undang-undang dalam membantu pemerintah daerah menjaga ketahanan pangan.
“Kami mengingatkan para mitra agar bermain jujur. Jangan ada kecurangan timbangan. TNI akan terus memantau di lapangan bersama penyuluh dan dinas terkait,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran program SERGAP, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) akan menyediakan data produksi secara real-time, meliputi luas tanam dan lokasi panen yang akurat, estimasi produksi gabah di setiap kecamatan, serta koordinasi intensif antara Gapoktan, mitra penggilingan dan Bulog.
Melalui sinergi ini, Kabupaten Soppeng diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai daerah penyangga stok beras nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. (Daus)