JAKARTA, UJUNGJARI.COM – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menerima kunjungan audiensi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI, Jakarta.
Pertemuan strategis ini membahas peningkatan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi, serta perluasan aksesibilitas bagi jemaah haji dan umrah asal Maluku Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Menhaj menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan jemaah memperoleh hak-haknya secara optimal selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem pelayanan haji dan umrah, terutama bagi jemaah di wilayah Indonesia Timur,” ujar Mochamad Irfan Yusuf, Selasa (17/3/2026).
Salah satu poin utama yang dibahas adalah optimalisasi kuota haji bagi Maluku Utara. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi jemaah yang telah lama masuk daftar tunggu.
Menhaj juga menekankan pentingnya distribusi kuota yang adil hingga tingkat kabupaten/kota secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, pertemuan turut membahas peningkatan infrastruktur pendukung serta akses transportasi bagi jemaah asal Maluku Utara.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan mobilitas jemaah, baik saat keberangkatan dari daerah asal maupun selama berada di Arab Saudi.
Kementerian Haji dan Umrah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berkoordinasi terkait standardisasi skrining kesehatan yang disesuaikan dengan regulasi terbaru Pemerintah Arab Saudi.
“Mengingat tingginya persentase jemaah lanjut usia, diperlukan pemahaman petugas haji terhadap budaya dan bahasa lokal Maluku Utara agar jemaah merasa aman dan nyaman,” tambahnya.
Untuk meningkatkan kemandirian jemaah, kedua pihak sepakat memperkuat edukasi manasik haji secara lebih komprehensif.
Edukasi tersebut mencakup pemahaman tata cara ibadah hingga sosialisasi regulasi terbaru di Tanah Suci, sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk dan tertib.
Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda Laos mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dan Umrah dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik jemaah dari wilayahnya.
Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan haji dan umrah yang lebih inklusif dan berkualitas bagi masyarakat Maluku Utara. (**)