GOWA, UJUNGJARI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa memastikan akan segera membahas.lebih lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Pemkab Gowa pasca disorong Bupati Gowa pada rapat paripurna DPRD Gowa yang digelar pada Minggu (29/3) siang.
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab didampingi dua unsur pimpinan lainnya yakni Taufik Surullah (Wakil Ketua II) dan Tyna Haji Tino (Wakil Ketua III) dan dihadiri qorum para anggota DPRD Gowa dihadiri lengkap Bupati Gowa dan Wakil Bupati Gowa.
Dalam LKPj 2025 kemarin, Pemkab Gowa
memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat sekaligus penurunan angka kemiskinan dalam satu tahun terakhir ini. Seperti disampaikan Bupati Gowa Husniah Talenrang.
Husniah menyatakan, ukuran keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada realisasi program tapi pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami menempatkan dampak sebagai ukuran utama. Program harus hadir menjawab kebutuhan warga, baik dalam layanan dasar, peningkatan pendapatan, maupun perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Capaian ini didorong pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penguatan layanan kesehatan, dukungan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan sektor pertanian, ” kata Bupati Gowa.
Dikatakannya, berdasar data dalam LKPJ 2025 menunjukkan tren positif pada sejumlah indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Gowa mengalami peningkatan dari 73,01 menjadi 74,22.
Hal ini kata Husniah, tentu mencerminkan perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga bergerak lebih cepat pada angka 7,05 dibanding tahun sebelumnya di 5,01, juga memberi ruang bagi terbukanya peluang usaha dan kerja.
Ditambah Husniah, pada saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,86 persen menjadi 6,64 persen. Ini menandakan intervensi program mulai menjangkau kelompok rentan.
“Kami memastikan setiap intervensi tidak bersifat umum tapi diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar hasilnya lebih terasa dan berkelanjutan,” tutur Husniah dihadapan para anggota Legislatif Gowa dan jajaran Forkopimda Gowa.
Kendati begitu, Bupati Husniah mengakui masih terdapat tantangan pada sektor tertentu, termasuk pengangguran dan pemerataan infrastruktur. Karena itu, evaluasi melalui LKPj menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan ke depan.
“Langkah perbaikan pun disusun agar manfaat pembangunan semakin luas dan merata. Selain itu, konsistensi dalam menjaga kualitas program menjadi kunci agar capaian tidak bersifat sementara. Fokus kami ke depan adalah menjaga keberlanjutan dampak, memastikan program tetap berjalan efektif, tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Gowa,” kata Husniah.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab (HAR) mengatakan, pembahasan LKPj diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan dan pendalaman substansi sebagai dasar perbaikan kebijakan.
“Kami mengapresiasi capaian yang telah ditunjukkan eksekutif. Selanjutnya, kami DPRD akan menindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat Pansus agar seluruh program dan hasilnya dapat dikaji secara komprehensif,” terang HAR.
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini pun memastikan setiap capaian diuji secara objektif sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang lebih tajam, sehingga arah pembangunan ke depan semakin terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. –