GOWA, UJUNGJARI.COM — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menerima LKPD tahun 2025 dari sejumlah kepala daerah.
Salah satu kepala daerah yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 (unaudited) adalah Pemerintah Kabupaten Gowa.
Dokumen LKPD 2025 ini diserahkan langsung Bupati Gowa Husniah Talenrang (HT) didampingi Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab (HAR) dan para pimpinan SKPD Pemkab Gowa.
“Penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain Gowa, ada tujuh daerah lainnya, yang menerima hal sama. Yakni Kabupaten Sidrap, Soppeng, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bone dan Kota Palopo, ” kata Bupati Gowa.
Husniah mengatakan, setelah penyerahan LKPD, BPK akan melakukan pemeriksaan rinci terhadap seluruh dokumen yang disampaikan.
“Karena itu saya berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data yang diminta tim pemeriksa. Semoga dengan kerja sama seluruh SKPD, apa yang diharapkan oleh tim BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dokumen yang dibutuhkan tim,” kata Bupati Gowa ini.
Di kantor BPK Sulsel, Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa Syahrul Syahrir mengatakan laporan yang diserahkan telah disusun dengan baik sehingga tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan terinci oleh tim BPK yang dijadwalkan mulai berlangsung di Kabupaten Gowa pada 6 April mendatang.
“Kami berharap dengan masuknya tim BPK, seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat segera diselesaikan dan ditindaklanjuti tentunya dengan dukungan dan kerjasama seluruh SKPD terkait,” kata Syahrul.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Winner Franky Halomoan Manalu menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terinci selama 60 hari atau dua bulan pasca penyerahan.
“Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan dan pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Winner
Dia pun berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung, mulai dari penyediaan data dan informasi, komunikasi yang efektif, hingga mendukung pemeriksa BPK dalam menjalankan tugas sesuai kode etik dan standar pemeriksaan keuangan negara.
“Semoga laporan keuangan ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan meraih opini WTP,” tandas Winner. –