GOWA, UJUNGJARI.COM — Di saat sebagian besar Kepolisian masih mengandalkan penindakan langsung sebagai instrumen utama, maka tidak bagi Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman.
Aldy (begitu sosok ini disapa, red) baru satu tahun menahkodai Kepolisian Resor (Polres) Gowa. Kepemimpinannya ini belum lama, namun menurutnya berada di wilayah hukum Gowa ini justru telah banyak menempanya sebagai pribadi yang harus selalu siap mental dan fisik lebih tinggi.
Pola penindakan berupa tilang langsung pada pelaku pelanggaran atau pun melakukan razia menurut perwira berpostur tinggi tegak ini justru harus mengubah pola dari pendekatan represif menjadi edukatif.
Alasannya simple. Baginya, cara edukasi jauh lebih optimal menumbuhkan kesadaran penuh bagi masyarakat ketimbang bertahan pada tindakan represif. Menurut Aldy, pendekatan represif, sering kali hanya menghasilkan kepatuhan sesaat. Sementara edukasi, meski lambat, membangun kesadaran lebih bermakna.
Bagi sebagian orang, kebijakan ini terdengar seperti melemahkan wibawa hukum. Namun di Gowa, kata Aldy, pendekatan itu justru sedang diuji dan perlahan menunjukkan hasil.
Aldy kini menjalankan sebuah kebijakan yang berani dan kontroversi di lingkungan Kepolisian. Bisakah rasa aman dibangun tanpa dominasi tindakan represif? Kalimat ini selalu menguntit pikirannya.
Keberaniannya pun muncul. Saat ini, di Gowa dilakukan dengan pola berbeda. Di titik-titik rawan kemacetan dan aktivitas warga, Polisi hadir dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Namun tidak melakukan tindakan berupa penilangan pada pelanggar lalulintas. Tapi keberadaan polisi justru memberikan edukasi dan sifatnya membina dan mengayomi masyarakat agar sadar dengan risiko berkendara yang setiap saat mengancam keselamatan diri.
Keputusan tersebut, terdengar tidak lazim, bahkan berisiko. Namun bagi seorang Aldy,
harus dijalaninya jika ingin ada perubahan fundamental. Baginya, membangun kesadaran masyarakat adalah lebih penting karena tumbuh dari dalam ketimbang memberikan ruang patuh sesaat. Hanya patuh di saat berhadapan polisi namun tidak saat berada di jalanan. Padahal konsekwensi dan risiko keselamatan sangat tinggi. Pembinaan dan pemahaman yang diperlukan.
Melalui pola strong point, Aldy memetakan titik-titik kerawanan berbasis aktivitas masyarakat, seperti pasar, sekolah, simpang jalan, hingga jalur padat kendaraan. Di titik inilah polisi ‘dipasang’. Polisi yang dikerahkan bukan hanya dari Satuan Lalulintas tapi juga dari Reskrim maupun Intelkam.
“Kalau ada polisi di lapangan, masyarakat sudah merasa aman. Itu pencegahan paling awal. Berikut, pendekatan ini menempatkan visibilitas sebagai alat utama pengendalian situasi. Bukan reaksi, tapi kehadiran personel. Tapi kehadiran polisi di jalanan bukan untuk menilang manual tapi lebih kepada mengedukasi masyarakat, ” terang Aldy.
Diakuinya, kebijakan ini sempat menuai resistensi, baik dari internal maupun publik. Sebab, selama ini penindakan dianggap sebagai indikator ketegasan aparat. Efeknya justru menjadi sebuah ketakutan bagi para pengendara setiap kali melihat sosok polisi berkerumun dan melakukan penahanan kendaraan hingga penilangan.
“Karena itu, saya melihat hal yang tak biasa hingga mengambil keputusan untuk efek jangka panjangnya, ” ucap perwira berkulit putih bersih terawat ini.
Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada persepsi aman. Di internal Polres Gowa, Aldy mendorong penggunaan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai basis kebijakan.
Setiap laporan dianalisis, waktu kejadian, lokasi, jenis kejahatan, hingga pola berulang. Dari pola itu, patroli disusun. Dan hasil evaluasi internal menunjukkan, terjadi pergeseran pola gangguan kamtibmas.
Titik rawan yang sebelumnya dominan mulai mengalami penurunan intensitas setelah dilakukan penguatan kehadiran polisi.
Indikator awal mulai terlihat dari pelanggaran lalu lintas yang dinilai lebih terkendali secara situasional terutama di titik rawan yang dijaga langsung oleh personel.
Meski tidak merilis angka detail secara terbuka, indikator kinerja internal menunjukkan tren penanganan perkara yang lebih cepat serta distribusi kejadian yang lebih terkendali.
Tantangan terbesar justru datang dari dalam Polri khususnya di Polres Gowa. Setiap bulan, ratusan perkara masuk ke Polres Gowa, namun jumlah penyidik terbatas, hanya sekitar 40 orang. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan penumpukan kasus yang pada akhirnya bisa berdampak pada kepercayaan publik.
Untuk mengatasi itu, Aldy mengambil langkah yang tidak biasa. Ia turun langsung membedah berkas perkara bersama anggotanya, hampir setiap malam.
“Langkah ini mempercepat proses identifikasi masalah dalam penyidikan mulai dari kekurangan alat bukti hingga hambatan administratif. Dampaknya cukup signifikan. Dalam evaluasi triwulan Polda Sulawesi Selatan, Polres Gowa yang sebelumnya berada di peringkat terbawah, melonjak ke posisi enam pada triwulan berikutnya. Lonjakan ini menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja penanganan perkara. Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat juga mulai menunjukkan hasil, ” terangnya.
Pada 2025, Polres Gowa meraih peringkat pertama lomba Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) tingkat Polda Sulsel.
Capaian ini bukan sekadar prestasi simbolik, tapi mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan.
Dalam konteks kriminologi, partisipasi warga merupakan salah satu variabel penting dalam menekan potensi kejahatan.
“Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin kecil ruang bagi tindak kriminal berkembang, ” imbuhnya.
Pendekatan yang kini dijalankan di Gowa berakar dari pengalaman Aldy sendiri.
Sebelum menjabat sebagai Kapolres Gowa, Aldy menyempatkan berdoa di Multazam saat umrah bersama keluarganya dan meminta menjadi pemimpin yang bermanfaat.
Doanya ternyata diijabah Yang Maha Kuasa. Aldy pun mendapatkan tugas baru di wilayah hukum Gowa. Berbagai pemberitaan tentang tawuran dan kriminalitas di Sulawesi Selatan sempat membentuk persepsi negatif baik pada dirinya hingga di lingkungan keluarganya.
Rupa tugas baru di Kabupaten Gowa bukan tanpa bayang-bayang kekhawatiran. Namun kekhawatiran itu perlahan memudar setelah melihat langsung kondisi di lapangan.
Kepemimpinan Aldy mengkombinasi tiga pendekatan yakni visibilitas, edukasi, dan berbasis data. Bukan sepenuhnya meninggalkan penindakan tapi menggeser prioritasnya.
Penegakan hukum tetap berjalan, namun ditempatkan sebagai langkah akhir, bukan yang utama.
Di sisi lain, pendekatan humanis tidak berarti lunak. Ia tetap menekankan ketegasan, terutama dalam menjaga disiplin internal dan kinerja penyidikan.
Satu hal yang mulai terlihat adalah kehadiran polisi yang lebih dekat, lebih terlihat dan lebih komunikatif, telah mengubah cara sebagian masyarakat memandang institusi ini. Di Gowa, polisi tidak lagi sekadar penegak hukum. Mereka sedang diuji menjadi bagian dari solusi sosial. –