MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus mempercepat realisasi layanan transportasi laut terpadu untuk masyarakat kepulauan.
Program ini kian mendekati tahap implementasi setelah adanya dukungan penambahan armada dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Munafri mengungkapkan bahwa tambahan kapal tersebut sudah masuk dalam tahap pengalokasian dan satu unit di antaranya akan segera diserahkan dalam waktu dekat.
Armada ini diproyeksikan memperkuat konektivitas antar pulau yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga.
Langkah ini semakin konkret usai pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan yang berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong dukungan pusat terhadap pengembangan transportasi laut yang lebih merata.
Program yang dikenal sebagai “pete-pete laut” ini ditujukan untuk menghadirkan moda transportasi reguler dengan trayek tetap yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah Makassar.
Kehadiran layanan ini dinilai krusial mengingat masyarakat kepulauan masih bergantung pada transportasi tradisional dengan akses yang terbatas.
Munafri menegaskan bahwa penguatan konektivitas laut merupakan bagian dari visi pemerintah kota dalam menciptakan pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memastikan tambahan armada dapat segera direalisasikan.
Saat ini, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal sebagai tahap awal uji coba. Kapal tersebut akan segera diluncurkan dalam skema percontohan sebelum layanan diperluas secara menyeluruh.
Selain itu, satu unit kapal tambahan juga direncanakan hadir melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional, termasuk konsumsi bahan bakar dan estimasi waktu tempuh.
Rute yang disiapkan mencakup sejumlah pulau seperti Barrang Lompo, Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, hingga Bonetambung.
Namun, untuk Pulau Kodingareng, masih dalam tahap kajian karena lokasinya yang lebih jauh. Rheza menyebut rute tersebut berpeluang dibuka jika jumlah armada telah mencukupi.
Dari sisi operasional, frekuensi pelayaran pada tahap awal diperkirakan masih terbatas, yakni sekitar satu kali dalam sepekan, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran bahan bakar.
Ke depan, jadwal tersebut berpotensi ditingkatkan jika dukungan anggaran bertambah.
Armada yang digunakan saat ini berupa kapal kayu dengan kecepatan rata-rata sekitar 7 knot, sehingga waktu tempuh dan kondisi cuaca menjadi faktor penting dalam penentuan jadwal pelayaran.
Meski demikian, respons masyarakat terhadap program ini sangat positif. Selama ini, warga kepulauan kerap mengalami kesulitan transportasi, bahkan harus menyewa kapal secara swadaya dalam kondisi mendesak.
Tantangan lain yang masih dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Beberapa lokasi seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung telah memiliki dermaga, meskipun belum sepenuhnya memadai.
Sementara itu, pulau lain seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang masih membutuhkan pembangunan fasilitas serupa.
Pemkot Makassar menargetkan layanan ini dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat, tergantung pada ketersediaan anggaran.
Program ini direncanakan mulai diuji coba melalui soft launching pada Mei mendatang untuk melihat efektivitasnya di lapangan.
Dengan kapasitas kapal sekitar 25 hingga 30 penumpang, layanan ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang terjangkau sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar. (rhm)