MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Sejak diluncurkan pada Juli 2025, tercatat sebanyak 16 Sekolah Rakyat telah beroperasi di Sulsel. Namun, seluruhnya masih berstatus sekolah rintisan dan menumpang pada aset milik pemerintah daerah.
Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mempercepat pembangunan gedung permanen di sembilan titik sebagai bagian dari penguatan program tersebut.
Dalam kunjungannya, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul meninjau langsung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 26 Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut sudah berjalan normal. Menurutnya, masa adaptasi baik bagi siswa maupun tenaga pengajar telah terlewati.
“Dua minggu sampai satu bulan masa adaptasi. Bukan hanya siswanya, tapi juga guru-gurunya. Namun memasuki bulan kedua dan ketiga sudah mulai menyesuaikan, dan bulan berikutnya berjalan baik,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menilai kedisiplinan siswa mulai terbentuk, mulai dari kebiasaan bangun pagi hingga mengikuti jadwal kegiatan yang padat hingga malam hari.
“Sudah terbangun kedisiplinan siswa. Itu memang butuh waktu, dan saya bersyukur melihat proses belajar mengajar tadi berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Meski demikian, dari sisi infrastruktur, SRMA 26 Makassar masih menyesuaikan dengan kondisi bangunan yang ada. Gus Ipul menegaskan bahwa standar fasilitas seperti ruang kelas, asrama atau tempat tidur, toilet, perpustakaan, hingga laboratorium harus tetap terpenuhi.
Ia memastikan, pembangunan gedung permanen nantinya akan menghadirkan fasilitas dengan kualitas yang lebih terjamin dan sesuai standar nasional.
“Itu harus dipenuhi meskipun sarana masih terbatas. Nanti kalau sudah gedung permanen akan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan,” katanya.
Pembangunan sembilan Sekolah Rakyat di Sulsel tahap pertama saat ini terus dikebut. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun yang terbagi dalam dua paket pengerjaan.
Untuk paket pertama, dialokasikan Rp1,2 triliun yang mencakup pembangunan di wilayah Sidrap, Wajo, Soppeng, Tana Toraja, dan Barru. Sementara paket lainnya akan menyusul pada tahap berikutnya. (**)