GOWA, UJUNGJARI.COM — Hari Otonomi Daerah (Otoda) menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Hal ini menjadi penting untuk memperkokoh komitmen pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kalimat ini adalah satu dari sekian paragraf sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang dibacakan oleh Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin (DM) saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Pemkab Gowa pada Senin (27/4) pagi.
Dalam peringatan Hari Otoda tersebut, DM tampil mengenakan seragam PDU warna putih dipadu topi pet warna hitam berhiaskan lambang garuda serta padi dan kapas berwarna emas.
Dihadapan para pejabat lingkup Pemkab Gowa dan Forkopimda dan para ASN peserta upacara, DM dengan suara tenang namun tegas menyampaikan sambutan Mendagri.
Mendagri dalam sambutannya menegaskan,
perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional.
“Tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai optimal,” kata DM menyampaikan pernyataan-pernyataan Mendagri.
Mendagri Tito seperti disampaikan DM menegaskan, otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap DM.
Mengusung satu kalimat tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’, menurut Tito, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal serta mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam sambutan tertulis Mendagri, DM menekankan, sejumlah langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang diperkuat dengan digitalisasi serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
“Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kolaborasi antar daerah serta lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan perlindungan sosial. Tujuan utama pembangunan adalah memastikan terpenuhinya layanan dasar masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah,” kata DM.
Dikatakannya, dalam menghadapi berbagai tantangan global, pemerintah daerah juga diminta untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta penguatan kewirausahaan dan pengembangan UMKM.
Khusus di bidang tata kelola pemerintahan, papar Tito disampaikan DM, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Tito pun mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menghindari pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik,” kata Tito.
Mendagri menyebutkan pemerintah kabupaten diharapkan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. –