GOWA, UJUNGJARI.COM — Bupati Gowa Husniah Talenrang terus membuka mata dan pikiran untuk optimalisasi membangun Gowa. Karena itu, perempuan pertama yang menahkodai Gowa ini, komitmen memperkuat langkah pengamanan dan pemanfaatan aset daerah yang dipimpinnya bersama Darmawangsyah Muin sebagai Wakil Bupati Gowa.
Saat hadir mengikuti Rakor Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK yang berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Jl Urip Sumoharjo Makassar pada Rabu (29/4) kemarin, Husniah mengatakan dirinya selaku pemerintah kabupaten fokus menggali pendapatan daerah dengan mengoptimalkan aset-aset yang belum dimanfaatkan.
Husniah menyampaikan itu saat berdiri di hadapan forum rakor tersebut. Forum yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus membuka ruang peningkatan pendapatan daerah berbasis aset yang selama ini belum optimal dimanfaatkan.
Husniah menilai pertemuan ini memberi arah yang lebih jelas bagi daerah dalam mengelola aset strategis. Menurutnya, penyelesaian status lahan akan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Tentu ini menjadi kesempatan besar bagi Kabupaten Gowa, karena ada beberapa lahan yang harus segera kita selesaikan dan kita serahkan untuk kepentingan pemerintah dengan potensi PAD yang sangat besar,” kata Husniah.
Dia pun mencontohkan salah satu kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat segera didorong pemanfaatannya jika status lahannya jelas dan terkelola dengan baik. Kawasan itu adalah Malino Highlands yang berdiri di atas lahan kurang lebih 200 hektare.
Bagi Husniah, kawasan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat. Karena itu, tambahnya, penting ditindak lanjuti cepat agar potensi yang ada tidak kembali tertunda dan bisa segera memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Ini harus segera ditindaklanjuti agar potensi yang ada benar-benar menjadi kekuatan fiskal daerah,” kata Husniah.
Sekadar diketahui, fiskal daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah baik melalui pajak atau retribusi dan belanja (melalui APBD) untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Rakor ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah IV KPK RI Tri Budi Rahmanto, Sekretaris Kabupaten Gowa Andy Azis, Kepala Bapenda Gowa Indra Wahyudi Yusuf, Kepala BPKD Gowa Mahmud dan Inspektur Inspektorat Gowa Syahrul Syahrir.
Dalam rakor tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng mengatakan kolaborasi semua pihak ini akan mempercepat pemetaan persoalan dan penentuan solusi.
“Kami datang dengan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan, dan ini akan dibahas lebih detail agar setiap daerah memiliki kejelasan langkah,” papar Tenri Abeng.
Disebutkannya, program kolaborasi ini mencakup sembilan fokus utama, mulai dari percepatan sertifikasi tanah, integrasi layanan pertanahan dengan pelayanan publik, hingga konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah. Seluruhnya dirancang untuk mendorong kepastian hukum, efisiensi layanan, dan peningkatan nilai ekonomi lahan secara berkelanjutan.
Lebih dipertegas lagi oleh Dedi Noor Cahyanto (tenaga ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN). Dedi menekankan bahwa sertifikasi menjadi fondasi utama dalam menjaga aset daerah dari potensi kehilangan maupun penyalahgunaan.
“Tujuan utamanya adalah mengamankan aset pemerintah daerah, agar tidak hilang dan benar-benar dikuasai secara fisik, hukum dan administrasi,” kata Dedi.
Dikatakannya, pengamanan aset yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah serta pencegahan praktik korupsi dalam pengelolaan lahan. –