SOPPENG, UJUNGJARI.COM – Plt Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan, Muhiddin M. Said, menegaskan ketidakhadiran Suwardi Haseng dalam Rapat Konsolidasi Dapil II Golkar Sulsel yang digelar di Soppeng, Sabtu (16/5/2026), bukan karena alasan politik, melainkan agenda kedinasan mendesak di Jakarta.
Penegasan itu disampaikan Muhiddin untuk meluruskan berbagai spekulasi yang sempat berkembang terkait absennya Bupati Soppeng yang juga merupakan pengurus DPD Golkar Sulsel tersebut.
Menurut Muhiddin, Suwardi Haseng sebelumnya telah menyampaikan izin ketidakhadirannya karena harus menghadiri agenda pemerintahan di ibu kota.
“Beliau memang tidak hadir karena ada agenda penting di Jakarta,” ujar Muhiddin.
Menariknya, pertemuan keduanya justru terjadi pada malam hari usai pelaksanaan konsolidasi. Muhiddin dan Suwardi Haseng secara kebetulan bertemu di Apartemen 31, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, tempat keduanya menginap.
Suwardi mengaku baru tiba dari Jakarta saat berpapasan dengan Muhiddin yang masih mengenakan pakaian kuning khas Golkar sepulang dari kegiatan konsolidasi di Soppeng.
“Pertemuan itu tidak direncanakan. Kami lalu berbincang santai di lounge apartemen,” kata Suwardi.
Meski berlangsung dalam suasana santai, pembicaraan keduanya tetap menyinggung dinamika politik internal Partai Golkar, termasuk pembahasan arah partai menjelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulsel.
Muhiddin juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Konsolidasi Dapil II Golkar Sulsel yang dipusatkan di Soppeng. Ia menilai kegiatan berjalan sukses dan berterima kasih kepada panitia serta seluruh kader Golkar Soppeng yang terlibat.
Sementara itu, Suwardi Haseng mengaku banyak mendapat arahan dari Muhiddin sebagai kader senior Golkar.
“Kami selaku kader Golkar Sulsel yang kini mengemban amanah sebagai bupati banyak mendapat arahan dari beliau sebagai kader senior,” ujar Suwardi.
Suwardi kembali menegaskan absennya dirinya pada kegiatan konsolidasi murni karena tugas kedinasan. Ia bersama sejumlah kepala daerah lain menghadiri undangan khusus untuk meninjau sistem pengolahan sampah TPS3R di kawasan Bantar Gebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, kunjungan tersebut penting karena Kabupaten Soppeng dinilai perlu mempercepat pembangunan sistem pengolahan sampah terpadu.
“Ini mendesak karena Soppeng tergolong terlambat. Sistem pengolahan sampah kita harus segera dibangun dari pusat, setidaknya paling lambat akhir tahun ini,” tutup Suwardi. (Daus)