MAKKAH, UJUNGJARI.COM — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Berbagai skenario pelayanan hingga mitigasi lapangan diperkuat guna memastikan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, tertib, dan nyaman.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah telah mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat muncul selama fase puncak haji.
“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil di Makkah, Jumat (22/5/2026).
Salah satu fokus utama yang kini dilakukan pemerintah adalah penertiban dan penataan tenda jemaah di lokasi Armuzna. Tim petugas telah diterjunkan untuk memastikan penempatan jemaah dilakukan secara teratur berdasarkan kloter, asal daerah, hingga sistem pendataan berbasis nama (by name).
Menurut Dahnil, langkah tersebut dilakukan agar seluruh jemaah memperoleh tenda sesuai kebutuhan serta memudahkan pengaturan selama puncak ibadah berlangsung.
“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelasnya.
Selain itu, Kemenhaj juga menegaskan seluruh proses pergerakan dan pengaturan jemaah selama Armuzna harus berada dalam koordinasi pemerintah.
Kementerian mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) beserta seluruh pihak terkait agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Dahnil menegaskan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab tunggal Kementerian Haji dan Umrah sehingga seluruh pihak wajib mengikuti arahan demi menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.
“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.
Ia juga memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang melanggar aturan dan berpotensi merugikan jemaah.
“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” ujarnya.
Dahnil menambahkan, penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas layanan kepada jemaah sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar pelayanan haji benar-benar berorientasi pada kebutuhan umat.
“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya. (**)