GOWA, UJUNGJARI.COM — Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin (DM) meminta masyarakat Kabupaten Gowa mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Menurut Wabup Gowa, SE ini penting sebab menjadi langkah penting untuk memetakan kondisi riil sektor usaha dan memperkuat dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah.
Hal itu ditegaskan Wabup Gowa saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan di ruang pola kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (10/6).
DM mengatakan, dalam SE ini akan diperoleh akurasi data tentang sektor usaha dan hal ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengukur perkembangan ekonomi masyarakat.
“Sensus ekonomi ini juga menjadi sarana mengevaluasi efektivitas berbagai program pemberdayaan dan bantuan bagi pelaku usaha. Makanya sensus ini penting karena akan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas DM.
Wabup Gowa pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Gowa, untuk mendukung proses pendataan yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pada masa kerja itu, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung ke rumah tangga maupun lokasi usaha masyarakat.
Hasil sensus tersebut diharapkan menjadi basis data strategis bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Gowa.
“Karena itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi yang benar kepada para petugas sensus. Masyarakat harus jujur. Hasil pendataan ini akan sangat membantu pemerintah sebab akan memperoleh gambaran utuh mengenai potensi dan tantangan sektor ekonomi di daerah,, ” sebut DM yang hadir bersama para bupati dan walikota se-Sulsel.
Pada kesempatan itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto menegaskan Sensus Ekonomi ini merupakan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun untuk mendata seluruh unit usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Aryanto mengatakan, pelaksanaan sensus di Sulsel mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk berbagai kalangan seperti pelaku usaha dan akademisi.
Disampaikannya, dalam Sensus Ekonomi ini, BPS Sulsel menurunkan sekira 8.000 petugas dan akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
“Dalam kegiatan itu, petugas mendata usaha fisik masyarakat termasuk aktivitas ekonomi berbasis digital yang berkembang di masyarakat. Kami berharap sensus ini menghasilkan basis data yang komprehensif sebagai landasan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Aryanto.
Hal senada ditegaskan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti yang hadir dalam pencanangan tersebut. Amalia menyebutkan, Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Amalia, pendataan yang dilakukan merupakan sensus lengkap, bukan survei berbasis sampel, sehingga seluruh pelaku usaha akan menjadi sasaran pendataan. Data yang dikumpulkan juga dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sensus ini penting untuk menghadirkan potret ekonomi yang utuh, termasuk usaha rumah tangga dan usaha yang dijalankan melalui platform digital. Hasilnya akan menjadi referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” papar Amalia.
Kegiatan sensus inipun diapresiasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Gubernur sangat menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini.
Dikatakan Andi Sudirman, data yang dihasilkan dari sensus akan membantu pemerintah memetakan pelaku usaha serta memastikan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan dapat disalurkan secara lebih akurat.
“Data yang valid menjadi kebutuhan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama untuk mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, ” kata Gubernur Sulsel. –