SINJAI, UJUNGJARI.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai membuktikan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap realisasi proyek strategis nasional yang masuk ke daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan anggaran negara bernilai ratusan miliar rupiah dapat terserap secara optimal, tepat mutu, dan memberikan asas manfaat yang besar bagi masyarakat di Bumi Panrita Kitta.
Aksi nyata pengawasan ini ditunjukkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Andi Jusman, bersama sejumlah anggota legislatif saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di kawasan Tanassang, Kabupaten Sinjai. Kehadiran para wakil rakyat ini untuk mencermati secara detail kesesuaian antara lini masa kontrak kerja dengan realita progres fisik di lapangan.
Didampingi langsung oleh pihak manajemen dan pelanggung jawab teknis dari PT Nindya Karya KSO PT Bumi Perkasa Sidrenreng selaku pelaksana proyek, rombongan parlemen memantau setiap sudut bangunan. Langkah ini diambil karena berdasarkan data administrasi, pengerjaan proyek senilai Rp245.283.292.733 khusus untuk alokasi Kabupaten Sinjai ini sudah mendekati batas akhir masa kontrak pelaksanaan.
Meskipun pihak pelaksana memaparkan bahwa progres kumulatif bangunan telah menyentuh angka 80 persen, jajaran DPRD Sinjai tidak ingin gegabah. Legislatif menilai sisa bobot pekerjaan sebesar 20 persen tersebut justru memuat komponen-komponen vital yang membutuhkan ketelitian tinggi, sementara masa kontrak reguler akan berakhir pada 20 Juni 2026.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar penjelasan dari pihak pelaksana, kami menilai masih ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan waktu yang tersisa, tentu ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Politisi yang memimpin parlemen Sinjai ini mengidentifikasi bahwa faktor eksternal seperti anomali cuaca berupa tingginya curah hujan belakangan ini berpotensi menjadi hambatan utama dalam percepatan pengerjaan fisik di area terbuka. Oleh karena itu, DPRD mendesak adanya manajemen risiko yang taktis dari pihak kontraktor utama.
“Kita berharap pihak pelaksana dapat memaksimalkan sisa waktu yang ada agar pembangunan tidak mengalami keterlambatan yang terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan, ” bebernya.
DPRD Sinjai menegaskan bahwa dorongan percepatan ini didasari oleh kepentingan publik yang mendesak, mengingat keberadaan fasilitas pendidikan di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan ini sangat dinantikan untuk mendongkrak kualitas SDM lokal.
“Kami berharap pembangunan ini bisa segera rampung sehingga masyarakat, khususnya anak-anak yang akan menjadi peserta didik, dapat segera memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah,” katanya.
DPRD Sinjai menyatakan akan terus mengawal sisa waktu pengerjaan proyek bersumber dari APBN Tahun 2025–2026 dengan nomor kontrak PB 02.01-Gs32/SP/484 tersebut agar seluruh hak masyarakat Sinjai untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang representatif dan berkualitas tinggi dapat segera terwujud tanpa kendala hukum maupun teknis. (ADV)