GOWA, UJUNGJARI.COM — Ditundanya pelaksanaan Beautiful Malino (BM) 2026 yang seharusnya dihelat pada pertengahan Juli ini, ditanggapi oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Gowa.
Seperti dikemukakan Ketua PHRI Kabupaten Gowa Muh Kadir kepada ujungjari.com saat dimintai tanggapannya pada Rabu (8/7) siang mengatakan dari sudut pandang PHRI tentu ada plus minusnya.
Dikatakan Kadir, dampak penundaan BM ini tentu ada dan menghadirkan rasa kecewa bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha di Kabupaten Gowa secara umum dan di Kecamatan Tinggimoncong secara khusus.
Secara prinsip kata Kadir, penundaan event bergengsi pariwisata ini sebagai langkah yang dilematis namun juga realistis demi kenyamanan jangka panjang.
Menurutnya, tentu semua pihak harus memahami alasan keamanan dan infrastruktur seperti yang dimaksudkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sehingga terpaksa mengambil kebijakan menunda. 
“PHRI mendukung argumen pemerintah bahwa perbaikan jalan poros Malino yang sedang berlangsung sangat krusial. Jika dipaksakan, kemacetan parah dan risiko keselamatan di jalur tanjakan justru akan memberikan impresi buruk bagi wisatawan. Kenyamanan dan keselamatan tamu adalah prioritas utama, ” kata Kadir.
Pengusaha muda ini juga menegaskan bahwa jelas ada kekecewaan pelaku usaha terhadap kehilangan momentum (opportunity loss).
“Kami PHRI tidak menampik adanya kekecewaan yang besar dari para pelaku usaha hotel, penginapan, homestay dan restoran. Mengingat BM 2026 telah masuk dalam kalender nasional KEN, penundaan ini membuat para pelaku industri kehilangan momen untuk panen raya karena kunjungan wisatawan yang biasanya mencatat okupansi kamar hingga 100 persen. Dan dampak kepada masyarakat Gowa sendiri khususnya di Kecamatan Tinggimoncong dan sekitarnya cukup besar. Penundaan ini membawa dampak yang cukup signifikan, terutama pada roda perekonomian lokal di wilayah Tinggimoncong dan sekitarnya yang selama ini mengandalkan pariwisata sebagai pendorong utama ekonomi, ” papar Kadir.
Karena melihat kondisi dampak yang ada, maka PHRI, sebut Kadir, berharap penundaan ini tidak berlangsung terlalu lama. PHRI mendorong Pemkab Gowa segera memberikan kepastian tanggal pengganti agar pelaku usaha dapat melakukan penjadwalan ulang pesanan kamar dari para wisatawan yang terlanjur memesan jauh hari, sehingga meminimalisir kerugian akibat pembatalan tersebut.
Tak bisa dipungkirinya, Kadir pun menyebutkan terjadi dampak negatif jangka pendek. Yakni pada penurunan pendapatan UMKM lokal.
“Pedagang kaki lima, pengrajin bunga, pelaku industri kuliner khas Malino, hingga penyedia jasa sewa kuda kehilangan puncak omzet tahunan mereka yang biasanya melonjak drastis selama 3-5 hari pelaksanaan event. Ini adalah kerugian sektor akomodasi rakyat. Banyak pemilik homestay dan villa kecil milik warga lokal di Tinggimoncong yang terancam kehilangan potensi pendapatan sewa atau harus mengembalikan uang muka (down payment) karena pembatalan kunjungan wisatawan dari luar daerah, ” ungkap Kadir.
Hal lainnya tambah pengusaha hotel ini, tentu merupakan pukulan bagi petani dan pemasok lokal hasil bumi Malino seperti sayur mayur, buah-buahan dan tanaman hias yang biasanya terserap tinggi oleh hotel dan restoran selama event, kini harus didistribusikan secara normal dengan harga pasar biasa tanpa adanya lonjakan permintaan.
Namun dari segi dampak positif jangka panjang dari penundaan ini, kata Kadir, tentu bermuara pada akses mobilitas yang lebih baik di masa depan:
“Dari sisi positif penundaan ini, percepatan pengerjaan jalan poros Malino lebih cepat rampung karena tidak ada beban event besar (volume kendaraan). Ketika kelak Beautiful Malino digelar dengan jalanan yang sudah mulus dan lebar, masyarakat Tinggimoncong akan menikmati kunjungan wisatawan yang lebih stabil dan aman sepanjang tahun, bukan hanya saat festival saja, ” terang Ketua PHRI Gowa optimis. –